DPD-BPK Bersinergi Tingkatkan Akuntabilitas

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas. MoU tersebut ditandatangani Ketua DPD RI, Oesman Sapta, dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (20/12).

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman dengan nomor AP.00/08/DPD RI/XII/2018 tersebut merupakan upaya dari DPD RI dalam menjalin kerja sama dengan stakeholder untuk mendukung tugas DPD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan daerah. Nota Kesepahaman tersebut ditujukan untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) khususnya bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

"Melalui kerjasama ini, DPD dan BPK akan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sehingga diharapkan nantinya terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan daerah," kata Nono yang juga Senator dari Provinsi Maluku ini.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menganggap adanya sinergi antara DPD RI dengan BPK RI dapat digunakan untuk mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang digunakan sesuai dengan tujuan negara yang ditentukan. Moermahadi menganggap DPD RI merupakan lembaga representasi daerah yang memiliki peran signifikan dalam pengawasan penggunaan uang negara di daerah. Oleh karena itu adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan efektifitas pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK RI khususnya untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan penandatangan nota kesepahaman ini, diharapkan prosentase rekomendasi BPK yang dapat ditindaklanjuti terus meningkat, sehingga efektifitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai. DPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komite IV, Ajiep Padindang, akan segera melakukan rapat teknis dengan Badan Akuntabilitas Publik DPD untuk menindaklajuti MoU tersebut. rag/AR-3