Dorong Integrasi Kebijakan Moneter

JAKARTA - G20 mendorong pembuatan kebijakan moneter yang terintegrasi dalam pertemuan kedua di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Kebijakan moneter terintegrasi diperlukan terutama oleh negara berkembang agar lebih siap menghadapi dampak percepatan normalisasi kebijakan beberapa bank sentral dan peningkatan inflasi karena perang di Ukraina.

"Inisiatif baru yang sedang dibahas adalah perlunya IMF (International Monetary Fund) untuk mewujudkan pemahaman bersama tentang kerangka kebijakan yang terintegrasi. Bagaimana kebijakan moneter dapat diintegrasikan agar sesuai dengan tujuan mengelola stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi global, termasuk juga pengelolaan aliran modal di dalamnya," kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 kedua yang dipantau di Jakarta, Kamis (21/4).

G20 memandang IMF dan BIS (Bank for International Settlement) juga perlu bekerja bersama untuk membahas dan merumuskan kebijakan moneter dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan karena arus modal tidak hanya berdampak pada stabilitas moneter, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan.

Bank sentral negara-negara anggota G20 yang hendak menormalisasi kebijakan moneter diharapkan melakukannya secara terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga negara lain dapat mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.

Negara-negara G20 juga berencana memberikan bantuan dan fasilitasi bagi negara-negara anggota, terutama negara-negara yang kurang berkembang, melalui inisiatif perumusan Resilience and Sustainability Trust (RST) Fund. "Krisis seperti pandemi ini mungkin berulang di masa yang akan datang sehingga diperlukan persiapan yang lebih baik, termasuk untuk negara berkembang yang paling terdampak krisis," katanya.

Negara anggota G20 juga memahami perlunya meningkatkan quota-based IMF yang sedang dibahas dengan semakin intens. "Semoga ada kesepahaman pada tinjauan umum kuota ke-16 pada 15 Desember 2023 di mana IMF sebagai lembaga berbasis kuota dapat membantu negara-negara anggota dengan lebih baik dalam tantangan yang sulit ini," ucapnya.

Pembentukan FIF

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan anggota G20 meminta Bank Dunia segera menyiapkan pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF). FIF sendiri harus segera dibentuk dalam rangka kesiapsiagaan dan respons pandemi atau Pandemic Preparedness and Response (PPR) di masa depan.

"Kepresidenan (G20) menyimpulkan Bank Dunia harus mulai mengeksplorasi proses untuk mengembangkan dan mendirikan FIF," katanya.

Anggota G20 menilai FIF merupakan pilihan paling efektif untuk mekanisme keuangan baru terutama dalam menyiapkan adanya potensi pandemi lain di masa mendatang. Hal itu lantaran pembentukan FIF dinilai akan mampu mengatasi kesenjangan pembiayaan di sektor kesehatan seperti yang terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Sebagian besar anggota sepakat tentang perlunya mekanisme keuangan baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan PPR pandemi," ujarnya.

Anggota G20 berharap pembentukan FIF dapat memitigasi kebutuhan pembiayaan kesehatan sejalan dengan harapan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Tak hanya itu, anggota G20 turut meminta Bank Dunia untuk mendalami diskusi tentang tata kelola dan pengaturan operasi FIF termasuk dengan melibatkan peran penting WHO.

"Ada dukungan luas untuk WHO dan Bank Dunia terkait penilaian kesenjangan pembiayaan yang signifikan yang perlu ditangani," kata Sri Mulyani.