DKI Segera Buka Lelang Jabatan

Setelah enam bulan menjabat, gubernur memiliki wewenang untuk merotasi atau mutasi pejabat DKI.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali melakukan lelang jabatan untuk jabatan eselon yang masih kosong. Sedikitnya, ada 18 jabatan eselon yang masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

"Mudah-mudahan Senin (4/3) kita sudah bisa umumkan, tapi bagi mereka yang secara persyaratan memenuhi supaya mulai bersiap-siap dari sekarang. Kita mengumumkan karena harus ada konsultasi dengan KASN," ujar Anies di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Setelah dibuka pengumuman lelang jabatan, lanjut Anies, pihaknya akan langsung memulai seleksi melalui lelang jabatan. Menurutnya, masa pendaftaran akan dibuka dua mereka yang dilanjutkan ke proses seleksi.

"Proses seleksinya akan sangat bergantung pada jumlah yang mendaftar karena itu kemudian ada proses tertulis, wawancara. Posisi (jabatan eselon sekarang ) ini tidak kosong sebetulnya, ada Plt-nya," ucapnya.

Lelang jabatan dibuka di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI untuk eselon I Jakarta adalah; Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.

Lalu, untuk pejabat eselon II adalah; Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan.

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Administrasi, Direktur Utama RSUD Pasar Rebo, Direktur Utama RSUD Cengkareng, Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Sekretaris Kota Jakarta Selatan.

"Saya ingin garisbawahi istilah yang digunakan rotasi mutasi. Kalau baru bekerja dua minggu baru diberhentikan, itu namanya dicopot. Tapi kalau sudah dua tahun lebih bekerja, inilah organisasi yang matang ya melakukan rotasi mutasi untuk penyegaran organisasi dan kesempatan menambah pengalaman," tegasnya.

Dendam Politik

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengaku masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan lelang terbuka untuk jabatan Deputi Gubernur DKI Jakarta atau eselon I. Namun, untuk jabatan eselon II masih dikonsultasikan dengan KASN.

"Kita kan ada tiga deputi gubernur. Deputi Budaya dan Pariwisata, sudah jauh ditinggalin sama Bu Sylvi. Lalu kedua kaitan dengan pensiun, Pak Sahrul, Deputi Kependudukan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan Deputi bidang Transportasi-Perdagangan, sekarang masih diisi Pak Tanto," kata Chaidir.

Namun, ungkapnya, Soetanto Soehodho telah sembilan tahun menduduki Deputi Gubernur bidang Transportasi-Perdagangan. Sehingga, pihaknya akan mengevaluasi jabatan ini untuk dilelangkan kembali sesuai Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP 11/2017 tentang Manajemen Kepegawaian. Sebab, jabatan pimpinan tinggi itu disyaratkan tidak lebih dari lima tahun.

"Sesuai ketentuan Undang-Undang, di Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Kita, pejabat pembina kepegawaian, artinya Pak Gubernur, ketika akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau madya atau pengawas maupun administrator, harus berkoordinasi dengan KASN," tegasnya.

Terkait dengan tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio bahwa ada dendam politik dalam perombakan pejabat DKI. Anies mempersilakan Prasetio untuk berimajinasi.

"Ya imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita tidak bisa melarang pemikiran orang," ujarnya.pin/P-5