DKI Jakarta Genjot Pertanian Perkotaan

Pemprov DKI berkomitmen memandu pelaksanaan pertanian perkotaan berbasis ruang dan ramah lingkungan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menggenjot lagi pertanian perkotaan di Ibu Kota. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta.

"Kompleksitas permasalahan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan ketahanan pangan mengharuskan kami untuk mempertimbangkan upaya pengelolaan risiko terpadu," ujar Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) DKI Jakarta, Oswar Mungkasa, di Jakarta, Rabu (9/8).

Hal ini, lanjutnya, perlu dilakukan guna mengarahkan perencanaan pembangunan ke depan untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya menjadi kota yang maju tetapi juga memiliki ketahanan pangan dan penghidupan dari sektor pertanian kota yang berkelanjutan. Terlebih, lahan pertanian di Jakarta semakin berkurang secara signifikan.

"Serta adanya peningkatan kejadian bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Ini perlu dilakukam agar Ibu Kota lebih tangguh dalam mengantisipasi ancaman bencana yang mungkin muncul," katanya.

Upaya pengelolaan risiko terpadu ini, dibuat dengan menyusun Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, pihaknya dibantu oleh KARINA (Caritas Indonesia) melalui Program Partners for Resilience - Strategic Partnership (PfR-SP) dan juga Platform Multi Pihak Marunda Urban Resilience in Action (MURIA) dengan menyelenggarakan lokakarya.

"Upaya penyusunan Grand Design Pertanian Perkotaan tersebut perlu untuk diselesaikan agar bisa memberikan arah dan kerangka acuan praktik-praktik pertanian kota yang sudah dan akan dilakukan ke depan guna mendukung program ketahanan pangan Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kota berketahanan Jakarta," ungkapnya.

Diakuinya, proses penyusunan Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta yang sudah dimulai secara kolaboratif dari pertengahan April 2017. Penyusunan Grand Design Pertanian Perkotaan ini dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030.

"Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta ini dipastikan akan menjamin keberlanjutan hasil-hasil positif pembangunan dalam sektor pertanian perkotaan DKI Jakarta ke depan khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022," tegasnya.

Risiko Bencana

Direktur Eksekutif Yayasan KARINA (Caritas Indonesia) anggota dari Partners for Resilience (PfR) Indonesia, Adrianus Suyadi mengatakan, pengelolaan risiko terpadu yang memadukan pendekatan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen serta restorasi ekosistem merupakan solusi yang bisa ditawarkan untuk menyasar permasalahan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta.

"Beberapa manfaat yang sudah didapatkan masyarakat dan pihak-pihak lain dalam program penguatan ketangguhan kota melalui Platform Multi Pihak MURIA adalah bukti nyata dari upaya pengelolaan risiko terpadu yang bisa direplikasi di daerah lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini seyogianya bisa diakomodir dalam Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Darjamuni mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk memandu pelaksanaan pertanian perkotaan berbasis ruang dan ramah lingkungan untuk keamanan dan ketahanan pangan keluarga. Ke depan, hal ini akan masuk dalam Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta ini.

"Ini untuk menjamin pertanian kota berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta dan munculnya sistem pasar komoditas pangan yang terkendali antara DKI Jakarta dengan wilayah sekelilingnya yang menjamin kolaborasi multipihak dalam pertanian kota DKI Jakarta dengan semua pemangku kepentingan yang ada," ungkapnya. pin/P-5