Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pembangunan Daerah I Wagub DKI Minta Pembiayaan Kreatif Dukung Rencana Kerja 2023

DKI Ingin Berdaya Saing Global

Foto : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menetapkan 19 target pembangunan pada 2023 sebagai langkah akselerasi menjadi kota yang berdaya saing global.

"Akselerasi keunggulan Jakarta untuk mewujudkan kota berdaya saing global yang berketahanan, inklusif, dan berkeadilan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Nasruddin Djoko Surjono dalam Forum Konsultasi Publik 2023 secara daring di Jakarta, Jumat (25/2).

Adapun 19 target pembangunan pada 2023 sesuai rancangan Rencana Pemerintah Daerah 2023-2026 yakni ekonomi Jakarta diproyeksi tumbuh 5,8 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 8,21 persen, rasio gini 0,399, dan Indeks Risiko Bencana 63,3.

Selanjutnya, pemenuhan standar layanan perkotaan, penggunaan transportasi publik, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,43.

Penurunan gas rumah kaca hingga 19,3 persen, persentase penduduk miskin 4,39 persen, indeks daya saing daerah 63,3, indeks dimensi pendidikan 12,14, angka harapan hidup 73,21 tahun.

Kemudian indeks pembangunan gender 94,72, indeks demokrasi 76,82, indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,5, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 3,50.

Terakhir, DKI menargetkan predikat A untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP), predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara mencapai 82.

Pihaknya merangkum ada empat isu pembangunan yang akan digenjot pada 2023 yakni ketahanan kota, transformasi ekonomi, kebutuhan dasar dan kota yang berkelanjutan.

Untuk ketahanan kota, lanjut dia, meliputi isu kesehatan, infrastruktur untuk antisipasi banjir, rob dan penurunan muka tanah, serta ketahanan pangan. "Kami punya program namanya 942 artinya perbaikan sembilan polder, empat waduk dan dua sungai yang akan menjadi konsentrasi di Jakarta untuk antisipasi banjir," ucapnya.

Kemudian, transformasi ekonomi meliputi transportasi, ekosistem digital, dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, untuk isu kebutuhan dasar meliputi sanitasi dan air bersih, perumahan layak dan terjangkau, penguatan mutu pendidikan. Selanjutnya, isu kota berkelanjutan mencakup perluasan energi rendah karbon dan ruang terbuka hijau.

"Kami ingin mengembangkan dan juga sudah dilakukan dengan bus listrik. Ke depan akan terus kami lanjutkan energi bersih ini, juga perluasan ruang terbuka hijau. Taman kota yang dibangun di Jakarta," ucapnya.

Dampak Pandemi

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta ada skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan dalam rencana kerja 2023 karena keterbatasan fiskal daerah sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Creative financing sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan perlu terus dicari dan dikembangkan," kata Riza Patria ketika membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 secara daring di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembiayaan kreatif (creative financing) dibutuhkan agar pembangunan tetap terlaksana mengingat kemampuan APBD yang terbatas.

Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada para kepala perangkat daerah agar memastikan seluruh rencana kerja instansi masing-masing untuk 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.

Tujuannya, kata dia, agar program kerja dapat dijalankan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan. "Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekedar mencapai 'output' namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," kata Riza.

Selama ini, beberapa contoh pembiayaan kreatif di antaranya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada juga blended finance atau pembiayaan campuran yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top