DKI Harus Jadi Idola Wisata Dunia

Badan Promosi Pariwisata Daerah akan mengoordinasikan promosi oleh dunia usaha agar kunjungan turis domestik dan mancanegara lebih meroket lagi. BPPD juga harus meningkatkan citra kepariwisataan.

JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan Ibu Kota Jakarta menjadi idola destinasi wisata dunia. Hal itu harus dituangkan dalam rencana induk pengembangan DKI Jakarta tersebut. Hal ini dikatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, di Jakarta, Rabu (14/11).

Menurutnya, rencana tersebut mencuat dalam rapat kerja komisi. Dalam pembahasan anggaran, muncul gagasan agar Jakarta menjadi destinasi wisata internasional, bukan lagi nasional. "Hanya, kami ingin ada rencana induk untuk kepulauan seribu supaya jelas mau diapakan," ujar Abdurrahman.

Kalau sudah ada rencana induk, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mendistribusikan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dengan begitu, setiap program kerja penunjang pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu tidak tumpang tindih.

Kelak pekerjaan dishub dan KPKP bisa jelas. Jangan sampai antara rencana A dan B tidak nyambung dengan rencana induk. Harus ada sinergitas antar-SKPD. Ini termasuk dalam penganggarannya. Jangan mengajukan yang ecek-ecek. "Anggaran harus betul-betul terukur," katanya.

Dalam waktu tiga tahun, ungkapnya, Kepulauan Seribu harus menjadi destinasi wisata andalan Ibu Kota. Hal ini lebih-leih, pemerintah pusat telah menetapkan Kepulauan Seribu sebagai kawasan strategis pariwisata nasional bersama kota tua.

Kepulauan Seribu

Hal lain yang disinggung terkait rencana induk pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu yang akan dijalankan mulai tahun depan. Meski demikian, tegasnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempromosikan destinasi wisata secara gencar. Hanya, promosi harus sesuai dengan kondisi dan fasilitas pariwisata.

Menurut Abdurrahman banyak yang bisa dikembangkan di Kepulauan Seribu. Di antaranya, snorkeling, wisata pantai yang indah, konservasi, heritage, dan budaya. Namun, masih banyak fasilitas yang membuat destinasi itu kurang nyaman. Seperti penginapan, listrik, aksesibilitas belum tertata dengan baik. Semua ini harus diperbaiki lebih dulu agar potensinya bisa dimaksimalkan.

Dia menegaskan, dukungan anggaran untuk pengembangan pariwisata ini sangat baik. Dalam APBD 2019 nanti, ada penambahan anggaran hingga 418 miliar rupiah. Saat ini, APBD yang dialokasikan untuk sektor pariwisata relatif rendah.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Daerah atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). BPPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, terutama Pasal 84 ayat 4 dan Pasal 86 ayat 4.

Nantinya, BPPD akan mengkoordinasikan promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Jakarta agar kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara lebih meroket.

Jakarta memiliki 216 destinasi wisata. Namun, diperlukan skala prioritas dalam pengembangan wisata tersebut. Perlu sebuah kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat dalam pengembangan. Apalagi, pengembangan pariwisata menjadi salah satu program prioritas dari 60 program strategis daerah.

Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian DKI Jakarta, Sri Haryati, mengakui bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Jakarta masih minim. Hal ini terlihat dari tingkat hunian hotel hanya 68,3 persen dan lamanya wisatawan menetap hanya 2,05 hari.

"Saat bicara pariwisata, peran transportasi harus masuk, listrik, air minum, pangan, dan UMKM. Semua harus bisa dipetakan dengan baik. Gubernur mengarahkan, semua program diupayakan kolaborasi. Pemerintah sendiri hanya menggerakkan, tidak akan berlanjut," ujar Sri. pin/G-1