DKI Gelar Rapat Paripurna Pencabutan Perda RDTR

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi pada. Perda RDTR dan Peraturan Zonasi perlu dicabut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui usai Rapat Paripurna, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (1/8). "Beleid tersebut mengatur pelaksanaan yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung percepatan peningkatan nilai investasi," katanya.

Dia mengatakan, kemudahan berusaha mengakibatkan perubahan arah kebijakan serta norma pengaturan berbagai sektor usaha. Ini termasuk kebijakan sektor penyelenggaraan penataan ruang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menjadi salah satu peraturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan untuk dilakukan penetapan RDTR.

Ditambahkan, Peraturan Zonasi dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah mengikuti pedoman penyusunan dan penyajian basis data."Sesuai dengan norma standar prosedur dan ketentuan secara nasional," tuturnya.

Selanjutnya, dia merinci, Penyusunan Kepala Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Provinsi DKI Jakarta.
Halaman Selanjutnya....