DK PBB Lakukan Pemungutan Suara soal Gencatan Senjata di Gaza

NEW YORK - Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (20/2) akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi baru yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun ada ancaman veto Amerika Serikat (AS) yang ketiga terhadap resolusi tersebut.

Dikutip dari France 24, rancangan yang disiapkan oleh Aljazair tersebut menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika Israel bersiap untuk bergerak ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan, tempat sekitar 1,4 juta orang telah mengungsi, sebagai bagian dari misinya untuk menghancurkan Hamas.

Namun, negara ini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari sekutu terdekatnya, AS. Rancangan resolusi tersebut menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina. Dokumen itu juga menuntut pembebasan semua sandera Hamas.

Serupa dengan rancangan sebelumnya yang ditolak oleh AS dan Israel, naskah baru tersebut tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan itu, menyebabkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel selatan, sebagian besar warga sipil, menurut angka resmi Israel.

Kampanye pembalasan Israel telah menewaskan lebih dari 29.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut hitungan terbaru kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

Amerika Serikat pada akhir pekan memperingatkan rancangan undang-undang Aljazair tidak dapat diterima, dan mengancam akan memvetonya. "Kami tidak percaya produk Dewan ini akan membantu situasi di lapangan," kata wakil duta besar AS untuk PBB, Robert Wood, Senin.

Jika resolusi ini berhasil diambil melalui pemungutan suara maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan.

Perundingan Diplomatik

Menurut Wood, pengesahan resolusi gencatan senjata akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mendorong pembebasan sandera dari Gaza.

AS malah mulai mengedarkan rancangan alternatif, yang dilihat oleh AFP pada hari Senin. Meskipun teks tersebut memuat kata gencatan senjata yang sebelumnya dihindari AS, teks tersebut tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

Menggemakan komentar Presiden Joe Biden baru-baru ini, rancangan undang-undang AS mendukung gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini.

Tidak ada batas waktu untuk pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang Amerika, kata seorang pejabat senior AS pada hari Senin, seraya menambahkan bahwa tidak terburu-buru.

"Namun bahkan jika tidak terburu-buru, usulan AS sebagaimana adanya, tidak dapat disetujui," kata salah satu sumber diplomatik, mengutip beberapa masalah seputar istilah gencatan senjata dan risiko bahwa naskah apa pun yang diajukan AS ke badan beranggotakan 15 negara tersebut akan mendapat hak veto dari Russia.

"Bagaimanapun, fakta AS telah memperkenalkan resolusi tandingan kemungkinan akan membuat Israel gelisah," kata Richard Gowan, seorang analis di International Crisis Group.

"AS akhirnya menggunakan Dewan Keamanan sebagai platform untuk menunjukkan batas kesabarannya terhadap kampanye Israel," kata Gowan.

Meskipun ada ancaman veto AS, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, bersikeras mengadakan pemungutan suara beberapa hari yang lalu, dengan mengatakan Kelompok Arab sangat bermurah hati untuk memberikan waktu tambahan kepada rekan-rekan kami.

"Kita sekarang berupaya untuk memveto AS yang tidak diinginkan oleh siapa pun, namun tidak dapat dihindari oleh siapa pun," ujar Gowan, menekankan pemungutan suara akan dilakukan dalam beberapa hari setelah ulang tahun kedua invasi Russia ke Ukraina.

"Saya yakin Russia akan menggunakan kesempatan (veto AS) untuk menuduh AS menerapkan standar ganda dalam menangani penderitaan warga sipil di Ukraina dan Timur Tengah," kata Gowan.

"Menyedihkan kita tidak dapat mencapai gencatan senjata, dan hanya satu delegasi yang mencegah hal itu," kata Duta Besar Russia untuk PBB, Vasily Nebenzya.