DK PBB: Bantuan Kemanusiaan Dikecualikan dari Sanksi

WASHINGTON - Dewan Keamanan PBB, pekan lalu, mengadopsi draf resolusi yang mengecualikan bantuan kemanusiaan dalam pemberlakuan sanksi, yang diusulkan Irlandia dan Amerika Serikat (AS). "AS memutuskan untuk mengajukan inisiatif ini setelah pemikiran dan pertimbangan yang luas," ujar Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, selama pertemuan.

Sebanyak 14 negara mendukung resolusi tersebut, sedangkan India abstain. "Adopsi kemanusiaan untuk rezim sanksi PBB ini menjadi sebuah kemenangan bagi orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berupaya menjangkau mereka," kata misi AS untuk PBB di Twitter.

Resolusi baru tersebut memberi pengecualian pada "penyediaan, pemrosesan atau pembayaran dana, aset keuangan lainnya," atau penyediaan barang dan jasa "diperlukan untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tepat waktu" dari sanksi PBB.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyambut baik adopsi itu, seraya mengatakan bahwa negaranya berkomitmen memenuhi kebutuhan manusia yang paling rentan di dunia. "Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa. Resolusi ini memastikan bahwa (bantuan) itu akan selalu difasilitasi," kata misi Irlandia di Twitter.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menggambarkan adopsi tersebut sebagai sebuah "langkah penting yang memungkinkan kiriman makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan bebas hambatan, seraya menegakkan sanksi keras - (hal ini) sangat penting untuk mendorong tujuan kebijakan luar negeri kami."
Halaman Selanjutnya....