Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Kebijakan Pemerintah I Kelaparan yang Terjadi di Papua Sangat Tragis

Diversifikasi Pangan Harus Berdasarkan Kearifan Lokal

Foto : ISTIMEWA

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependu­dukan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sukam­di, menyangkan pada saat sekarang masih ada warga negara yang meninggal karena kelaparan. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua juga relatif besar pun begitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Nega­ra yang dari tahun ke tahun terus membesar.

A   A   A   Pengaturan Font

» Kelaparan apalagi menyebabkan kematian warganya merupakan kealpaan sektor publik dalam melayani warganya.

» Keberagaman, kelokalan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

JAKARTA - Meninggalnya empat warga Kabupaten Lanny Jaya, Papua karena kelaparan benar-benar mengagetkan. Sejumlah akademisi dan pemerhati ekonomi sosial sangat menyayangkan hal itu terjadi di satu wilayah sebuah negara yang sudah merdeka 77 tahun.

Di sisi lain, di Jakarta, kredit bank dihambur-hamburkan untuk pembangunan mal atau pusat perbelanjaan yang isi barang dagangannya hampir semuanya diimpor dari negara lain.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sukamdi, menyangkan pada saat sekarang masih ada warga negara yang meninggal karena kelaparan. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua juga relatif besar pun begitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dari tahun ke tahun terus membesar.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang yang juga Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, menyebutkan, fenomena kelaparan yang terjadi di Papua itu sangat tragis bagi Bangsa Indonesia, sehingga itu merupakan bentuk kelalaian pemerintah terhadap layanan publik.

"Kelaparan apalagi menyebabkan kematian warganya merupakan salah satu indikasi kealpaan sektor publik dalam melayani warganya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial yang paling mendekati tugas pokok dan fungsinya, harus bertanggung jawab bersama kementerian-kementerian lain untuk segera mencari solusi. Fenomena Papua merupakan bukti bahwa masih ada pekerjaan rumah besar bangsa ini dalam menangani kelaparan dan kemiskinan," tegas Andy Fefta.

Tidak Dibatasi Wilayah

Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng juga menpertanyakan Kementerian Sosial mengapa tidak memfokuskan diri mengurusi Papua.

Menurutnya, wilayah-wilayah yang sudah lebih bagus keadaan ekonominya bisa diurus pemda masing masing. "Papua dan daerah tertinggal lainnya mesti menjadi fokus Kementerian Sosial bersinergi dengan kementerian lain seperti kementerian kesehatan,"ucapnya.

Orang meninggal kelaparan itu masalah kemanusiaan, tidak dibatasi wilayah atau negara. Jadi kalau di negara ini banyak orang mati kelaparan dan negara tidak dapat mengatasinya maka internasional akan terlibat.

Menurut Salamudin, Presiden Joko Widodo yang menang besar dalam Pilpres di Papua, mestinya membangun perwakilan ibu kota negara di Papua. Presiden bisa saja ngantor sebulan di Jakarta dan seminggu di Papua. Sampai Papua maju seperti daerah lainnya "Anggaran bagi Papua sebenarnya sudah cukup bagus, cuma perhatian pemerintah yang kurang, pemerintah harus berbaur dengan Papua," tegasnya.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan diversifikasi pangan agar orang meninggal karena kelaparan tidak terjadi lagi di Indonesia.

Dalam hal produksi misalnya, harus bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan produksi terutama ketika ada ancaman cuaca. Dalam hal penyimpanan, gudang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk menyimpan bahan makanan untuk jangka waktu yang lama.

Selain dua kebijakan tersebut, yang terpenting adalah ada bantuan langsung dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah jika ada daerah yang terlanda kekeringan akibat bencana cuaca. "Persiapkan anggaran untuk hal tersebut,"tegas Huda.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan cara pandang penguatan pangan lokal harusnya menjadi cara berpikir dalam mengambil kebijakan dan program oleh pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam pengembangan pangan.

"Keberagaman, kelokalan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan bertumpu pada sumber daya lokal kita bisa menentukan corak, model dan gerak langkah pengembangan pangan yang akan dicapai. Diversifikasi pangan harus didasarkan pada kearifan lokal "ujarnya.

Ia akui, pemerintah memang berkali-kali menyampaikan akan mendorong penguatan pangan lokal, ini tentu saja penting, namun harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Pernyataan-pernyataan itu harusnya diikuti oleh program dan implementasinya di tingkat lapangan. "Jangan berhenti di statemen. Karena nyatanya praktik yang ada justru sebaliknya. Model pembangunan pangan justru dibuat seragam dan cetak biru ditentukan dari Jakarta, termasuk target dan capaian produksi.

Ia juga mengkritisi bahwa program yang dikembangkan juga masih terbatas pada komoditas tertentu yang disertai dengan alokasi anggaran yang besar padahal pangan lain masih cukup banyak.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa berharap agar pemerintah semakin serius mendorong penguatan pangan lokal. Dengan itu, Indonesia diharapkan tidak akan terjebak lagi dalam ketergantungan impor pangan atau tidak rentan terdampak gejolak ekonomi politik global. "Selama ini karena lambat bertindak kita rentan terdampak,"ucap Awan.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top