Diversifikasi Pangan Harus Berdasarkan Kearifan Lokal

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sukamdi, menyangkan pada saat sekarang masih ada warga negara yang meninggal karena kelaparan. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua juga relatif besar pun begitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dari tahun ke tahun terus membesar.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang yang juga Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, menyebutkan, fenomena kelaparan yang terjadi di Papua itu sangat tragis bagi Bangsa Indonesia, sehingga itu merupakan bentuk kelalaian pemerintah terhadap layanan publik.

"Kelaparan apalagi menyebabkan kematian warganya merupakan salah satu indikasi kealpaan sektor publik dalam melayani warganya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial yang paling mendekati tugas pokok dan fungsinya, harus bertanggung jawab bersama kementerian-kementerian lain untuk segera mencari solusi. Fenomena Papua merupakan bukti bahwa masih ada pekerjaan rumah besar bangsa ini dalam menangani kelaparan dan kemiskinan," tegas Andy Fefta.

Tidak Dibatasi Wilayah

Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng juga menpertanyakan Kementerian Sosial mengapa tidak memfokuskan diri mengurusi Papua.
Halaman Selanjutnya....