Disiplin Pengunjung dalam Mengikuti Protokol Kesehatan Masih Rendah

Para pelaku usaha kemudian didorong untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar dapat menjalankan kegiatan wisata dengan baik dan produktif, namun tetap aman dari Covid-19.

Untuk mengetahui kesiapan destinasi-destinasi wisata tersebut, berikut perbincangan Koran Jakarta dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf )/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, di Jakarta, Rabu (1/7).

Dari hasil penulusuran di lapangan, bagaimana kesiapan destinasi wisata?

Dari hasil pemantauan di lapangan, para pengelola tempat wisata sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik, namun kedisiplinan pengunjung dalam mengikuti protokol masih harus ditingkatkan.

Seperti apa kesiapan yang dilakukan?

Prosedur standar seperti pengukuran suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan/hand sanitizer di berbagai tempat, penggunaan masker dan pembersihan dengan disinfektan secara berkala telah dilakukan. Imbauan terkait protokol kesehatan dan Covid-19 sudah ditempatkan di beberapa titik dan disosialisasikan secara berkala melalui pengeras suara di lapangan. Arus masuk dan keluar, jam berkunjung, serta jumlah pengunjung juga diatur agar tidak terjadi penumpukan di lokasi wisata.

Bagaimana dengan aturan kapasitas di destinasi wisata?

Khusus Provinsi Jawa Barat, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 30 hingga 50 persen. Karyawan yang bertugas juga dipastikan sehat dan dilengkapi dengan alat pelindung diri, seperti pelindung wajah, masker, dan sarung tangan.

Kalau untuk penjualan tiket?

Sistem penjualan tiket secara daring dan sistem pembayaran cashless juga sudah tersedia. Namun, tidak semua wisatawan siap dengan hal tersebut, sehingga upaya sosialisasi untuk adaptasi dengan kebiasaan ini akan terus dilakukan ke depan.

Apa yang menjadi landasan hukum penerapan aturan tersebut?

Protokol kesehatan di usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mutlak diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, baik wisatawan, pelaku usaha maupun pekerjanya, sehingga perlu dilakukan pengawasan serta evaluasi secara ketat.

Seberapa penting kesiapan protokol kesehatan tersebut?

Kesiapan daerah, pelaku industri, maupun masyarakat masing-masing daerah sangat penting dalam melaksanakan protokol kesehatan agar dapat membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai dalam pelaksanaan nanti malah terjadi peningkatan kasus baru. Karena memperbaiki protokol bisa dalam waktu satu atau dua hari, tetapi mengembalikan rasa percaya wisatawan itu butuh waktu lama.

Sepenting itu kah?

Iya, sebab pariwisata merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. Memperbaiki protokol bisa dilakukan dengan cepat, namun membangun kepercayaan kembali membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan itu.

Terakhir, apakah dari pemerintah telah menyiapkan acuan bagi pengelola destinasi?

Tentu ada dong, Kemenparekraf/Baparekraf juga telah menyusun protokol Cleanliness, Health, and Safety (CHS) antara lain dalam bentuk video edukasi dan handbook yang ditujukan kepada para pelaku usaha parekraf. Diharapkan pemerintah daerah dapat terus mengawasi dan mengevaluasi penerapannya. mohammad zaki alatas/P-4