Disbudparekraf dukung langkah Medan kumpulkan pengelola objek wisata

Medan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara mendukung langkah Pemerintah Kota Medan untuk mengumpulkan para pengelola atau pemilik objek wisata demi memajukan pariwisata wilayah tersebut.

"Saya sangat sepakat dengan itu," ujar Kepala Disbudparekraf Sumut Zumri Sulthony di Medan, Senin.

Menurut Zumri, "duduk bersama" dengan pengelola destinasi wisata baik itu yayasan maupun individu memang diperlukan.

Hal itu lantaran pembangunan pariwisata Sumatera Utara kerap menemui ganjalan ketika berhadapan dengan pengelola atau pemilik objek wisata.

Zumri menyebut, situasi tersebut terjadi karena beberapa alasan, salah satunya adalah tumpang tindih kepentingan di internal keluarga pemilik atau yayasan.

"Kami pernah menghadapi kondisi serupa di Rumah Bolon, Kabupaten Simalungun. Di sana, sempat ada masalah dengan yayasan tetapi bisa diselesaikan. Pemerintah kabupaten duduk bareng dengan ahli warisnya hingga akhirnya ada kesepakatan rumah itu diserahkan ke pemerintah. Kalau tidak begitu, pemerintah pusat dan provinsi sulit untuk memberikan bantuan," kata dia.

Saat ini, Disbudparekraf Sumut tengah melakukan usaha serupa untuk Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara.

Istana kerajaan Melayu yang berdiri sejak tahun 1912 itu dikatakan Zumri sudah hampir rubuh. Pemerintah sulit memberikan bantuan karena belum memenuhi kesepakatan dengan pengelolanya.

"Sebenarnya pemerintah pusat dan provinsi mau membantu. Namun ternyata banyak sekali kendala dari pihak internal mereka. Kami, kan, tidak bisa serta merta memberikan uang kepada mereka (untuk renovasi-red)," tutur dia.

Pemerintah Kota Medan berencana mengundang yayasan pengelola beberapa destinasi wisata di kota setempat guna mencari jalan keluar untuk pengembangan objek turisme di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Kepala Dinas Pariwisata Medan Yuda Setiawan mengatakan, pengelolaan pariwisata oleh yayasan atau individu menjadi salah satu kendala dalam pengembangan objek wisata bangunan bersejarah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Dia menyebut, pengelola atau pemilik kerap kurang terbuka kepada pemerintah, sehingga proses peningkatan kualitas destinasi pariwisata di daerah itu menjadi terhambat.