Dirut Pertamina Diduga Bohongi Publik Soal Perbandingan Subsidi BBM dengan Malaysia

Bahan bakar paparnya merupakan komoditas yang sangat vital karena menguasai hajat hidup orang banyak, maka sudah seharusnya Presiden bersama DPR ikut terlibat untuk menghadapkan ketiga lembaga diatas dengan Komisi Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen serta Yayasan Lembaga Konsumen, karena bila dibiarkan akan membawa dampak ekonomi yang demikian luas dan tentu mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi.

Apalagi Anggaran APBN yang diberikan pertamina sebagai subsidi adalah tidak wajar.

Dia pun berharap, Kementerian Keuangan bersama BPK dan KPK harus turun menyelesaikan permasalahan itu, bila perlu independen masyarakat ikut terlibat mengaudit kebenaran harga pertalite , pertamax yang ada saat ini, dan pernyataan Dirut Pertamina yang mengatakan subsidi BBM di Malaysia lebih besar daripada subsidi BBM yang ada di Indonesia.

Bila pernyataan Dirut Pertamina itu benar demikian, maka masyarakat bisa melakukan class action. Kementerian ESDM pun harus segera merevisi tarif BBM pertalite serta subsidinya dengan uang rakyat, disesuaikan dengan harga keekonomiannya yang sebenarnya, agar masyarakat tidak dirugikan secara terus menerus.