Dirut BPJS Kesehatan Inginkan BPJS Tetap Berada di Bawah Presiden

Ghufron mengungkapkan, pihaknya tetap mengikuti setiap keputusan yang terbaik. Hanya saja, jika ada perubahan mendasar seperti kedudukan BPJS harus jelas tujuan, filosofi, dan dasar pemikirannya. "Kemudian secara sosiologisnya, yuridisnya, dan secara praktis operasional. Apakah kalau diubah akan lebih baik atau lebih jelek? Itu harus ada," tandasnya.

Sebuah Kemunduran

Sementara itu, Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII), Saepul Tavip mengatakan Penempatan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan di bawah menteri mengembalikan BPJS seperti BUMN yang dikontrol oleh Menteri. Menurutnya, hal tersebut bias dan hambar ketika kepentingan publik yang diwakili Direksi dan Dewan Pengawas dikendalikan Menteri dan juga dikendalikan Partai Politik di mana Menteri-menteri tersebut berasal.

"Bila RUU Kesehatan akan mengembalikan BPJS seperti BUMN dan memposisikan Menteri mengontrol BPJS maka RUU Kesehatan menjadi kemunduran besar bagi cita-cita jaminan sosial yang berkualitas," katanya.

Dia mengingatkan, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan tiga asas menurut UU BPJS, yang salah satunya adalah asas manfaat yaitu menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, akan sulit terlaksana. Demikian juga prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh BPJS akan terganggu dengan hadirnya pasal-pasal dalam RUU Kesehatan tersebut.
Halaman Selanjutnya....