Dirjen WTO: Reformasi Penyelesaian Sengketa Menjadi Prioritas

DUBAI - Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, mengatakan mereformasi sistem penyelesaian perselisihan lembaga itu menjadi prioritas. Dia berbicara di atas panggung di World Government Summit.

Ketika ditanya apakah mereformasi proses akan menjadi fokus dari sisa masa jabatannya, yang berakhir pada 2025, Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengatakan tentu saja. "Dan saya harap kami dapat mewujudkannya," katanya, Senin (13/2).

Seperti dikutip dari Antara, sistem arbitrase sengketa perdagangan WTO, yang mengatur sengketa teratas, telah terhenti selama lebih dari dua tahun karena pemblokiran penunjukan juri oleh era Trump.

Di bawah Presiden Joe Biden, Washington telah menolak seruan anggota WTO untuk menyetujui penunjukan dan sebaliknya memimpin negosiasi tentang cara memulai kembali sistem sengketa WTO.

Amerika Serikat telah mengkritik dugaan WTO yang melampaui batas dan proses yang panjang dan telah menentang keras beberapa keputusannya baru-baru ini terhadap Amerika Serikat.

Amerika Serikat memasuki tahap ketiga pembicaraan dengan negara-negara untuk mereformasi sistem arbitrase yang pincang dan bertujuan agar sistem itu berfungsi penuh pada akhir tahun 2024.

"Bukan hanya AS yang memiliki masalah. Negara-negara berkembang, terutama yang kurang berkembang merasa sulit untuk mengakses sistem tersebut dan mahal," kata Okonjo-Iweala.

Ada Secercah Harapan

Dia juga menegaskan kembali bahwa perdagangan barang dagangan global diperkirakan akan tumbuh sebesar satu persen pada tahun 2023. "Tampaknya ada secercah harapan dalam waktu dekat," katanya.

Masaah reformasi ini sudah disampaikan Ngozi Okonjo-Iweala sejak awal dia menjabat Dirjen WTO. Usai terpilih, Okonjo-Iweala mengatakan dia menantikan akhir pertarungan dan bergerak maju dengan reformasi yang dibutuhkan.

"Ada pekerjaan penting yang harus dilakukan bersama," kata Mantan Eksekutif Bank Dunia itu dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iman Pambagyo, menambahkan peran WTO atas negosiasi serta pengawasan sudah tidak berjalan dengan baik.

Peran lainnya yaitu penyelesaian sengketa juga terancam tidak berfungsi karena kosongnya anggota appellate body di WTO yang bertugas mengatasi sengketa. Penunjukan anggota appellate body masih menghadapi masalah karena adanya veto dari AS sehingga berpotensi memperlambat penyelesaian konflik dagang.

"Anggota appellate body itu harus ditetapkan segera, kalau tidak ada sampai Desember maka fungsi sistem penyelesaian sengketa akan berhenti," kata Iman.

Padahal saat ini persoalan perdagangan cenderung diselesaikan secara unilateral atau sepihak karena adanya defisit kepercayaan di dunia internasional. Dengan kondisi tersebut maka pembenahan tubuh WTO menjadi penting agar situasi perdagangan global tidak makin melemah.

"Kita harus membenahi WTO, kalau WTO tidak sempurna, bukan berarti WTO-nya ditinggal atau semua diblok, kita harus duduk bicara untuk perbaikan WTO," ujarnya.

Ia menjelaskan pembenahan sistem kerja sama multilateral untuk penguatan kinerja perdagangan global ini sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terus mengalami kelesuan.

Situasi konflik yang terus berlarut-larut dalam jangka pendek dapat menekan kinerja ekspor maupun investasi dan akhirnya menurunkan kegiatan ekonomi. "Kepercayaan orang untuk perdagangan dan investasi bisa semakin pudar sehingga pada akhirnya masing-masing mengandalkan konsumsi dalam negeri," ujarnya.