Dibutuhkan Peta Jalan yang Jelas

JAKARTA - Pemerintah perlu mendorong industrialisasi nasional melalui pembentukan peta jalan atau roadmap yang jelas. Peta jalan industrialisasi nasional ini akan menjadi kunci untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Indonesia hanya melakukan strategi industrialisasi sejak awal 1980 sampai akhir 1990. Ke sininya tidak ada grand design, tidak ada blue print dan tidak ada peta jalan yang konkrit," kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/7).

Didin mengatakan sebenarnya Indonesia telah melakukan strategi industrialisasi sejak 1980 sampai 1990, namun saat ini peta jalannya semakin tidak konkrit. Menurutnya, hal ini menyebabkan Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, bahkan turun status dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah.

Terlebih lagi, dia menuturkan Indonesia juga tertinggal jauh dari Malaysia dan Korea Selatan yang sama-sama memulai industrialisasi pada awal 1980, namun kedua negara tersebut dinilai lebih konsisten. Dia menyebutkan Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia, memulai industrialisasi pada 1980-an dengan angka pendapatan per kapita yang sama yakni sekitar 70 dollar AS.

Di sisi lain pendapatan per kapita Korea Selatan pada 2019 telah mencapai 33.000 dollar AS dan turun pada 2020 menjadi 31.500 dollar AS. Sementara Malaysia 12.500 dollar AS pada 2019 dan turun menjadi 11.500 dollar AS pada 2020 akibat pandemi.

"Indonesia tadinya kita sudah masuk negara kelas menengah walaupun masih paling bawah 4.050 dollar AS, kemudian faktor pandemi kembali turun ke low income country 3.570 dollar AS," jelasnya.

Tak hanya terkait peta jalan industrialisasi, Didin menjelaskan beberapa faktor penunjang Indonesia tertinggal dari kedua negara itu adalah jumlah penduduk yang mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kemudian letak geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan sekaligus adanya heterogenitas paling beragam di dunia, sehingga tak jarang menyebabkan terjadinya ketimpangan.

Oleh sebab itu Didin mendorong pemerintah untuk membentuk suatu peta jalan yang jelas sehingga dapat dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu mengenai kemajuan industrialisasi tersebut. "Ini yang membuat pendapatan per kapita bisa meningkat secara signifikan sekaligus mengurangi ketimpangan," ujarnya.

Kemudahan Berusaha

Sementara itu, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) di New York, Amerika Serikat , di sela kunjungan kerjanya ke negeri Paman Sam untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-AS.

Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bebenah diri agar menjadi tempat yang ramah bagi investor, melalui kemudahan perizinan dan pengawalan investasi.

"Kemudahan berusaha terus ditingkatkan. Kami akan kawal. Namun investor dan pengusaha di daerah harus tumbuh bersama, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi kedua pihak," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/7).

Kementerian Investasi/BKPM mencatat total realisasi investasi asal Amerika Serikat periode 2016-Maret 2021 mencapai 6,6 miliar dollar AS dan menempati peringkat ke delapan. Ada pun sektor investasi yang mendominasi selama periode tersebut yaitu pertambangan; jasa lainnya; listrik, gas, dan air, hotel dan restoran, dan industri kimia dan farmasi. Berdasarkan lokasinya, 85 persen realisasi investasi tersebut berada di luar pulau Jawa dengan mayoritas di wilayah Papua.