Dianggap Ilegal, BAZIS DKI Berbenah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merubah kelembagaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta. Pasalnya, BAZIS DKI Jakarta dianggap Ilegal karena tidak sesuai dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat.

"FGD ini terbesit karena ada pernyataan dari Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo bahwa, BAZIS DKI itu ilegal. Saya langsung tersentak gitu loh," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Sandi menegaskan, pihaknya akan membuat road map dan analisa kelembagaan BAZIS DakI Jakarta yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga peran BAZIS dalam membangun DKI Jakarta terus meningkat terutama dalam memangkas kemiskinan, menurunkan kesenjangan, menciptakan lapangan kerja dan membantu para kaum fakir miskin dan dhuafa.

"Target penerimaan zakat BAZIS DKI tahun ini mencapai 300 miliar rupiah. Kita ingin juga selaras dengan apa yang menjadi pemikiran Pemprov DKI. Dan bagaimana kita juga menyandingkannya dengan Baznas dan juga Kementerian Agama agar apa yang kita lakukan ini sinkron dengan kebijakan di Pemerintah Pusat dan Undang-Undang," jelasnya.

Terlebih, ungkapnya, BAZIS DKI Jakarta juga selalu mengadakan kegiatan yang produktif, baik itu wakaf produktif, maupun kegiatan yang memastikan ekonomi khususnya ekonomi mikro agar bisa semakin berkembang.

Meski dianggap ilegal, tegas Sandi, masyarakat Jakarta khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menitipkan uang zakatnya ke BAZIS DKI Jakarta. Dia berharap, para Amil BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan kinerjanya agar target penerimaan Zakat tercapai.

"Opsi-opsinya kita coba cari bagaimana memberi manfaat yang lebih baik. Bagaimana allocation ratio-nya di-improve dan kita ingin bahwa kita bersanding. Di sini ada rumah zakat, ada dompet dhuafa. Semua ini merupakan mitra. Kita tidak boleh saling bersaing tapi merupakan mitra karena yang kita kumpulkan ini sangat sedikit," jelasnya.

pin/P-5