Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebijakan Strategis

Di Masa Transisi, Menteri Jangan Buat Gaduh

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA- Di masa transisi, para menteri harusnya tidak mengambil kebijakan yang akan membuat gaduh. Para pembantu presiden harus menjaga situasi tetap kondusif. Taati semua instruksi Presiden. Jangan mengambil tindakan atau keputusan yang membuat gaduh publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan itu menanggapi ramainya pemberitaan soal penolakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Suprajarto yang menolak ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN di Jakarta, Minggu (1/9).

Suprajarto sendiri menolak penunjukan dirinya sebagai Dirut BTN karena merasa tak pernah diajak bicara mengenai posisi barunya tersebut. Suprajarto pun memilih mengundurkan diri dari jabatan barunya tersebut.

Menurut Ujang, pemberitaan penolakan Suprajarto telah membuat gaduh. Dan yang jadi sorotan adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno, pembantu presiden yang punya otoritas dalam pengangkatan direksi BUMN.

Jangan Ada Pergantian

Di sisi lain Presiden Jokowi sudah menginstruksikan para pembantunya di kabinet agar tak mengambil keputusan strategis di masa transisi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019- 2024. Salah satunya, para menteri diminta tidak melakukan pergantian pejabat penting di lingkungan kementeriannya.

"Gaduhnya pemberitaan penolakan Suprajarto sebagai Dirut BTN menunjukan gaya kepemimpinan Rini di Kementerian BUMN bermasalah," kata Ujang.

Apalagi kata Ujang yang menolak tidak hanya Suprajarto, tapi juga serikat karyawan BRI dan BTN. Rini, hanya membuat kegaduhan baru yang harusnya tidak terjadi di masa transisi ini.

Jelas kata Ujang, langkah Rini mengganti direksi BTN di masa transisi kontraproduktif. Terlebih Presiden Jokowi sudah menginstruksikan bahwa di masa transisi ini para menteri jangan mengganti para pejabat. Nyatanya, Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya tersebut. Bahkan, perlu untuk menegurnya keras.

Tidak jauh berbeda, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto mengatakan, gaya Rini dalam mengganti direksi BUMN tidak tepat. Erwan sendiri melihat ada dua isu dari kasus penolakan Suprajarto yang ditunjuk Rini sebagai Dirut BTN. ags/AR-3

Penulis : Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top