Di Bawah Bayang-Bayang Denmark

Nasionalisme Kepulauan Faroe terjadi karena pengaruh terjadinya romantisme nasional. Berbagai ilmuwan Denmark mengumpulkan dan menuliskan budaya rakyat Faroe. Ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahasa tertulis Faroe standar.

Pada akhir 1800-an jumlah orang Faroe yang pergi ke Copenhagen untuk mendapatkan pendidikan akademik atau pendidikan lainnya menjadi cukup banyak untuk membentuk kantong Faroe. Banyak dari mereka mengkomunikasikan arus ideologis pada masanya dan menjadi pelopor dalam pengembangan budaya Faroe nasional dan fitur sosial lainnya.

Maka lahirlah gerakan nasional di kalangan mahasiswa Faroe di Copenhagen, di mana pada 1881 mereka mendirikan Faroe Fellowship. Beberapa tahun kemudian, pada 1888,Føringafelag(masyarakat Faroe) didirikan di Tórshavn. Kedua asosiasi tersebut terinspirasi oleh gagasan budaya nasional mereka menekankan kesamaan etnis dan keturunan dari Viking Norwegia.

Bahasa Faroe sejak awal menjadi salah satu simbol terpenting dari persekutuan budaya. Pengembangan dan penyebaran bahasa mendapat prioritas tinggi. Sastra modern menjadi hidup, dan puisi tentang alam, rakyat, dan konsep baru seperti kebebasan dan pertumbuhan menjadi bagian dari komunikasi identitas nasional yang baru.

Pada abad ke-19 dalam banyak hal merupakan era konflik antara pandangan masyarakat tradisional dan modernis yang sedang berkembang. Peristiwa penting pada pertengahan 1800-an adalah pengenalan konstitusi Denmark baru berdasarkan demokrasi, bukan monarki absolut.

Konstitusi diperpanjang untuk memasukkan orang Faroe. Mereka berhak memilih dua anggota parlemen Denmark. Institusi lama disusun kembali sebagai organ konsultatif untuk pemerintah Denmark, tetapi tanpa kekuasaan legislatif atau perpajakan.

Hingga pertengahan abad ke-19 Faroe harus digambarkan sebagai masyarakat agraris yang sebagian besar mengandalkan beternak domba. Tapi menangkap ikan adalah sumber kekayaan penting yang jadi andalan.

Selama Perang Dunia II, Kepulauan Faroe di bawah Denmark diduduki oleh Jerman. Selama lima tahun pemerintah Denmark tidak dapat menjalankan kekuasaannya.

Ketika perang usai, baik pemerintah Denmark maupun mayoritas partai politik di Faroe menyadari perlunya menyesuaikan status pulau-pulau tersebut di Kerajaan Denmark dengan maksud untuk otonomi yang lebih besar. hay/I-1