Dewan Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur

MEDAN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, menegaskan sebagian besar anggota Komisi VIII sepakat untuk tidak menyetujui pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, dana haji didapatkan dari umat Islam yang menyelenggarakan haji sehingga pemanfaatannya juga untuk umat.

"Namun, jika infrastruktur yang dimaksudkan adalah berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, dewan setuju," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, di Medan, Kamis (27/7). Ia mencontohkan pembangunan rumah di Arab Saudi untuk pemondokan jemaah haji atau memperbaiki asrama haji. "Kalau infrastruktur lain, itu menyalahi undang-undang," katanya. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan bahwa dana haji dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ant/E-3