Dewan Soroti Pengelolaan dan Penyediaan Pemakaman

JAKARTA - Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna Senin (2/8).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menindaklanjuti evaluasi program prioritas di masa pandemi Covid-19. Salah satu contohnya, pengelolaan pemakaman yang realisasinya 89,22 persen atau 293,83 miliar rupiah. Padahal sudah banyak lahan pemakaman yang digunakan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19.
"Sejauh mana penyediaan areal pemakamanan yang ada hingga saat ini. Kami berharap agar menjadi perhatian serius tentang lahan untuk pemakaman atau RTH," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono.
Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melaporkan secara akurat dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah melalui refocusing berulang kali di sepanjang tahun 2020.
Seperti BTT yang alokasinya untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial dari 188,90 miliar rupiah menjadi 5,5 triliun rupiah. Padahal realiasi BTT baru terserap 4,7 triliun rupiah atau 85,27 persen yang terdiri dari realisasi untuk bidang kesehatan 918,61 miliar rupiah dan Jaringan Pengaman Sosial 3,78 triliun rupiah.
"Fraksi Gerindra menyayangkan penggunan BTT tersebut belum maksimal direalisasikan dalam menunaikan kegiatan Pemprov DKI untuk menanggulangi permasalahan pandemic Covid-19 di Kota Jakarta," ucap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Thopaz Nugraha Syamsul.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya Nenang Hasanah dalam pandangan berharap Pemprov DKI menghasilkan trobosan kebijakan dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan daerah yang hanya tercapai 31,89 triliun rupiah dari target 32,48 triliun rupiah di tahun 2020.

Saluran Drainase
Kemudian Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta dalam salah satu butir pandangannya berharap Pemprov DKI terus fokus pada program pengendalian banjir pada evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama. Seperti Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Cisadane dan lain sebagainya.
"Di samping itu dirasa perlu merekomendasikan untuk menyusun perencanaan kegiatan operasional pemeliharaan sistem drainase secara terarah dan terukur," tutur Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Oman Rohman Rakinda.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam salah satu butir pandangannya meminta Pemprov DKI agar alokasi anggaran BTT dipergunakan dengan maksimal untuk penyediaan fasilitas kesehatan hingga jaringan pengaman sosial.
"Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penanganan kesehatan dan jaringan pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif," ucap Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jamaludin.
Terakhir, fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangan menilai bahwa langkah refocusing APBD yang dilakukan Pemprov DKI untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 tepat dilakukan. Sehingga penurunan postur-postur anggaran merupakan hal yang wajar. "Kami menyadari bawha pelaksanaan APBD tahun 2020 berada dalam kondisi yang serba tidak menguntungkan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19," kata Bendahara Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Sutikno.
Pandangan umum diberikan masing-masing fraksi Partai Politik DPRD DKI setelah mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, pekan lalu. Ant/S-2