Dewan Sahkan Raperda DKI 2018

JAKARTA - DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda.

"Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dicatatkan menjadi perda disetujui?" tanya Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, usai pembacaan laporan Banggar DPRD DKI Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Tahun 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22.7).

Pertanyaan itu serempak dijawab "setuju" oleh para anggota DPRD yang hadir yang kemudian Prasetio mengetok palu sebagai penanda raperda disahkan.

Meski disahkan, Pemprov harus memperhatikan beberapa catatan yang dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, salah satunya mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 174 miliar rupiah.

Disampaikan, realisasi pendapatan daerah sebesar 61,24 triliun rupiah atau 93,05 persen dari target yang ditetapkan sebesar 65,81 triliun rupiah lebih.

Sementara itu, belanja daerah sebesar 61,41 triliun rupiah lebih, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 27,73 triliun rupiah atau 81,35 persen dari anggaran sebesar 34,08 triliun rupiah. Sedangkan belanja langsung sebesar 33,68 triliun rupiah atau 82,13 persen dari anggaran sebesar 41,01 triliun rupiah.

DPRD Provinsi DKI Jakarta juga menyoroti mengenai angka sisa lebih pembiayaan jumlah anggaran (SILPA) yang sebesar 9,755 triliun rupiah.

"Dengan SILPA yang besar itu masyarakat dirugikan pembangunan public service tidak dapat direalisasikan padahal masyarakat membayar pajak setiap saat," kata Ashraf.

Eksekutif, lanjut dia, harus transparan berapa nilai SILPA efisiensi dan berapa nilai SILPA dari gagalnya pekerjaan atau proyek, karena sangat penting agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana kinerja eksekutif akan melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik.Ant/P-5