Dewan Dorong Lepas Saham BUMD Kecil

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyart (DPRD) DKI Jakarta mengaku setuju terkait pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen. Bahkan, pihaknya mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melepaskan saham lainnya di BUMD kecil.

"Banyak BUMD DKI yang tidak optimal. Makanya, seluruh BUMD itu harus dievaluasi total. Mana saja yang tidak produktif dan selalu bergantung kepada penanaman modal pemerintah Daerah (PMD). Jangan sampai, PMD itu digunakan untuk bayar gaji karyawan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, di Gedung DPRD DKI, Kamis (17/5).

Salah satu BUMD yang harus segera dilepaskan, katanya, adalah perusahaan bir PT Delta Djakarta dan perusahaan taksi, PT Ratax. Kedua BUMD ini tak bisa memberikan deviden secara signifikan. Dia meyakini, anggota DPRD lainnya bakal menyetujui langkah pelepasan saham BUMD tersebut.

"Saya setuju saham itu dilepas, karena pemda ini di manajemen Delta nggak kuat-kuat amat. Hanya 26 persen. Tinggal bagaimana mencarikan pengganti pendapatan yang hilang dari deviden ini. Sekitar 36 miliar rupiah. Nah, Pemprov harus genjot BUMD lain untuk meningkatkan devidennya," katanya.

Terlebih, ungkap Taufik, Delta Mas merupakan perusahaan minuman keras yang bertolakbelakang dengan misi pemerintah untuk menekan penggunaan miras. Sehingga, jika Pemprov masih memiliki saham di sana, dianggap sangat tidak elok.

Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso mengatakan, pelepasan saham BUMD oleh Pemprov DKI Jakarta haruse minta persetujuan DPRD melalui rapat paripurna. Nantinya, Pemprov harus berkirim surat kepada DPRD terkait pelepasan saham PT Delta Djakarta lengkap dengan alasan-alasannya.

"Ya namanya janji kampanye, kan janji bisa dilaksanakan kalau itu memang merupakan aspirasi masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Kita harus menghargai juga janji gubernur saat kampanye," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku akan membuat workshop bersama DPRD DKI Jakarta sebelum melepas saham di PT Delta Djakarta. Dia akan meyakinkan anggota dewan ini karena seluruh saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta ini akan dilepas.

"Dan untuk teman-teman nanti di DPRD, saya akan buat workshop untuk menjawab semua kekhawatiran terhadap menurunnya sumber pemasukan khususnya PAD," katanya.

Dia memprediksikan, pelepasan saham dari perusahaan bir ini akan menambah pendapatan hingga satu triliun rupiah. Tambahan ini akan dia investasikan untuk pembangunan infrastruktur di Ibukota. Selama ini, deviden yang disetorkan PT Delta Djakarta ke Pemprov DKI Jakarta hanya sebesar 36 miliar rupiah per tahun.

Dengan dilepaskannya saham milik Pemprov DKI Jakarta, tegas Sandi, PT Delta Djakarta akan lebih leluasa melakukan ekspansi bisnis. Dengan begitu, PT Delta Djakarta akan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan profit yang lebih baik. "Dan dari profit yang lebih baik, kita akan mendapatkan justru tambahan," tandasnya.

pin/P-5