Desentralisasi Logistik Akan Menghemat Biaya Distribusi

Ade menilai penerapan desentralisasi logistik tidak ada indikasi penyalahan hukum. Ini hanya pendelegasian kewenangan di tingkat daerah untuk mengadakan logistik, tetapi ketentuan teknis, standardisasi, pengawasan, dan seterusnya itu dimiliki oleh KPU pusat. Jadi KPU daerah tidak menerbitkan aturan dan mekanisme sendiri.

Terobosan Hukum

Kalaupun terdapat penyalahan hukum, KPU perlu menemukan terobosan hukum yang baru untuk memberikan suatu justifikasi. Ini diperlukan agar proses desentralisasi itu berlangsung efektif. Ade menuturkan penyelenggara pemilu di daerah tentu terikat dengan konstitusi tentang pengadaan barang dan jasa. Aspek-aspek terkait itu pun sesuai dengan peraturan pengadaan dan jasa.

"Ini kan tetap terkait pada kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, terutama pengadaan barang dan jasa. Misalnya kertas suara dan alat peraga ini bisa diselenggarakan di daerah. Tapi ketentuan teknis, standardisasi, aturan, dan sebagainya itu tetap berada di KPU pusat sehingga tidak beda setiap daerah," ujarnya.

Terkait pengawasan, pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, perlu dilakukan supervisi internal untuk akutabilitas keuangan.
Halaman Selanjutnya....