Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pemberdayaan Masyarakat

Daya Saing Usaha Koperasi Diperkuat

Foto : KORAN JAKARTA/TEGUH RAHARDJO

PEMBERDAYAAN KUMKM | Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga (kedua dari kiri) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum (kiri) seusai melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Selain dengan Pemkab Tasikmalaya, Kemenkop dan UKM juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM.

A   A   A   Pengaturan Font

TASIKMALAYA - Sejumlah program strategis yang telah digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kinerja dan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) terus diperkuat. Program itu, di antaranya memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vokasional, hingga sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, pada acara sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Puspayoga juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM. "Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan," tandasnya.

Menkop juga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi program-program ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. "Saya yakin banyak program bagus di daerah yang bisa kita tarik ke tingkat pusat. Banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat," ujar Puspayoga.

Bagi Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Masalah itu adanya di bawah dan di tengah masyarakat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, kita harus banyak belajar dari masyarakat di bawah," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top