Data Valid Bisa Cegah Manipulasi Dana 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan data yang valid sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Data akurat menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Bahkan dengan data yang valid, manipulasi anggaran bisa dicegah.
"Dengan data yang valid tidak ada lagi manipulasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak cocok untuk kebutuhan masyarakat dan bangsa," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (16/2).
Dengan data yang valid, tambah dia, pembengkakan anggaran dalam sebuah program pembangunan bisa diminimalisir. Maka, data yang akurat sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, termasuk saat membuat keputusan. Sehingga kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan dan eksekusi program pemerintah pun bisa tepat sasaran.
"Tentang pentingnya data akurat ini saya teringat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 lalu. Presiden mengatakan data merupakan suatu kekayaan baru yang bahkan lebih mahal dari harga minyak," katanya.

Transformasi Digital
Karena itulah, lanjut Tjahjo, Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan agar ada percepatan transformasi digital nasional. Salah satu langkahnya adalah dengan mempersiapkan road map transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.
"Nah, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai leading sektor dalam pengembangan statistik diberikan amanat untuk melakukan pembinaan statistik kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional," ujarnya.
Salah satu program BPS, yakni program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), kata Tjahjo, merupakan langkah nyata untuk mewujudkan data yang akurat. Kemenpan RB selaku ketua dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, tentu mengapresiasi langkah nyata yang telah dilakukan dan terus dikembangkan oleh BPS.
"Program Desa Cantik selaras dengan tiga kerangka SPBE," katanya.
Pertama, kata dia, lewat program Desa Cantik ini, bisa didorong peningkatan literasi digital untuk mempercepat pemahaman atas kesadaran data digital hingga ke tingkat pedesaan. Kedua, mendorong percepatan terwujudnya Satu Data Indonesia yang merupakan salah satu domain arsitektur SPBE yakni domain data, dengan memastikan penerapan standarisasi data, di mana langkah BPS pada sektor data statistik dilakukan hingga ke tingkat pedesaan.
"Ketiga, sejalan dengan rencana nasional SPBE yakni mewujudkan big data pemerintah dan penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sektor pemerintah," katanya.
Dengan program tersebut, lanjut Tjahjo, desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan. Melainkan sebagai subjek dan ujung tombak dari pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kebijakan pembangunan yang terdapat di desa dapat lebih tepat sasaran dengan berlandaskan data yang lengkap dan akurat.