Dana Sisa Reformasi Subsidi Energi untuk Atasi Perubahan Iklim

JAKARTA- Kebutuhan dana untuk mengurangi emisi karbon sebesar 3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun rupiah per tahun hingga 2030 dinilai bisa lebih ringan kalau Pemerintah serius membangun dan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi utama.

Sebab, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun rata-rata subsidi energi yang dianggarkan mencapai 130 triliun rupiah lebih. Dengan lonjakan harga minyak global, maka subsidi tahun ini bisa melonjak dari yang ditargetkan hanya sebesar 134 triliun rupiah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan anggaran yang tersisa dari reformasi subsidi energi akan digunakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Menurut Febrio, setelah mereformasi subsidi energi pada 2015 lalu, anggaran subsidi energi menurun hingga 65 persen dari tahun sebelumnya. "Tentunya, penambahan ruang fiskal akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim," kata Febrio.

Tambahan ruang fiskal itu nantinya akan melengkapi anggaran untuk mengatasi perubahan iklim lain, seperti dari insentif perpajakan, green sukuk, serta creative and blended financing. "Ini semua mengkombinasikan pendanaan APBN dan APBD yang sudah ada, serta pembiayaan internasional," kata Febrio.
Halaman Selanjutnya....