"Contact Tracing" Masih Rendah

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengakui bahwa kemampuan penelusuran kontak atau contact tracing di Indonesia masih rendah. Hal ini berpengaruh pada pengendalian dan jumlah tes risiko infeksi (testing) Covid-19. Meski demikian, Wiku menegaskan Satgas Covid-19 terus berupaya meningkatkan kemampuan penelusuran kontak.

"Kami mengakui bahwa kemampuan contact tracing di Indonesia masih rendah saat ini," kata Wiku dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/).

Pihaknya akan meningkatkan kemampuan penelusuran kontak menjadi rasio 1:30. Artinya, dari satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, Satgas akan melakukan penelusuran sampai menemukan minimal 30 orang yang pernah melakukan kotak. Dengan meningkatnya penelusuran kontak, jumlah orang yang dites juga akan lebih banyak lagi.

"Presiden Jokowi menargetkan tes PCR sejumlah 30.000 per hari. Ke depannya, kapasitas tes akan terus ditingkatkan, kapasitas per kasus atau per individu sehingga cakupan akan meluas dan dapat membantu tracing dengan lebih agresif," kata dia.

Contact tracing merupakan identifikasi terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien positif covid-19. Gagasan di balik konsep ini adalah pencegahan penyebaran infeksi ke kerumunan besar atau komunitas melalui pemutusan rantai transmisi. Pelacakan kontak dilakukan melalui tiga langkah yakni identifikasi kontak, mendaftar kontak, dan tindak lanjut kontak. Penelusuran kontak ini dapat memperluas testing Covid-19.

Zona Merah

Pada kesempatan itu, Wiku juga mengungkapkan adanya delapan kabupaten/kota yang berstatus zona merah selama empat minggu berturut-turut. "Jadi, dalam waktu satu bulan berstatus zona merah tanpa ada perubahan," kata Wiku.

Kedelapan daerah tersebut, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota Semarang, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kabupaten Tabalong, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang.

Wiku meminta kepada bupati dan wali kota setempat untuk memperhatikan penanganan Covid-19 di wilayah mereka masing-masing. Kepala Daerah juga diminta melaporkan kendala yang dihadapi kepada Satgas Covid-19 nasional.

"Agar menjadi perhatian untuk seluruh anggota masyarakat di delapan kabupaten/kota ini untuk jangan lelah menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Karena ini adalah satu-satunya cara kita untuk bisa mengendalikan kasus pada saat ini," kata dia.

Wiku juga menjelaskan penentuan zonasi risiko Covid-19 merupakan kewenangan satgas pusat. Hal itu disampaikan Wiku menanggapi klaim Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menyatakan kotanya telah berstatus sebagai zona hijau Covid-19.

"Jadi, zonasi nasional secara resmi hanya dilakukan oleh Satgas Covid-19 (pusat) dan bisa diakses melalui www.covid19.go.id dengan suatu sistem yang disebut BLC, Bersatu Lawan Covid," kata Wiku.

Ia menambahkan, dalam laman tersebut masyarakat bisa mengetahui status suatu kota atau kabupaten di seluruh Indonesia terkait penanganan Covid-19. Menurut Wiku, seluruh data yang ada di laman tersebut dikumpulkan secara menyeluruh berdasarkan 15 indikator, di antaranya angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 di daerah, ketersediaan layanan kesehatan dan rasio tenaga medis di daerah. Berdasarkan data di laman www.covid-19.go.id, hingga Kamis (6/8) Surabaya masih masuk dalam zona merah. n jon/P-4