Cegah Penyebaran Masif, Legislator Minta Gubernur Ambil Alih Komando Pengendalian Covid-19

Padang - AnggotaDPRD Sumatera Barat, Hidayat meminta Gubernur Sumatera Barat mengambil alih komando pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah itu untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Gubernur kelihatannya harus ambil alih komando pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara konkret dan berkelanjutan dengan pendekatan hukum secara komprerhensif, bukan hanya penindakan atau pelarangan namun melibatkan seluruh komponen masyarakat," kata dia melalui keterangan tertulis di Padang,Minggu.

Dikatakan anggota fraksi Partai Gerinda itu, hal tersebut mesti dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan baru secara sosial yang justru berpotensi menyedot energi positif dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Selain itu jugameminta pemprov melakukan pendekatan riset dari berbagai disiplin ilmu terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

"Amanah Perda No.2/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru menurut hemat saya mesti diterapkan secara keseluruhan. Bukan hanya fokus kepada penindakan dan pelarangan, tanpa adanya dukungan dan kesadaran seluruh komponen masyarakat maka menjadi "medan tempur yang berat" bagi pemerintah," kata dia.

Kemudian apabila terkait soal anggaran yang jadi masalah penanganan, gubernur bisa melakukan realokasi anggaran kembali namun mesti jelas dan terukur, efektif efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kegunaan anggaran tersebut.

"Jangan sampai terjadi lagi seperti tahun lalu sesuai hasil temuan BPK dimana puluhan miliar anggaran digunakan tanpa kesesuaian ketentuannya," kata dia.

Hidayat mengatakan dirinya secara psikologis sosial merasakan dan dapat memahami pandangan sebagian negatif masyarakat terkait penggunaan anggaran COVID-19.

Ia mengajak gubernur meminta maafl pada masyarakat karena belum sepenuhnya membelanjakan uang rakyat untuk pencegahan dan pengendalian covid dengan baik dan benar. Selain itu berjanjilah kepada rakyat untuk tidak mengulanginya atau minimal tidak terjadi lagi hal hal yang berpotensi membuat rakyat tidak percaya dan patuh kepada pemerintahnya.

"Marilah kita sama sama memulianya dari awal sebagaimana tertuang dalam Perda AKB, terutama dengan melibatkan seluruh komoponen masyarakat untuk kembali mengkampanyekan bahaya dan dampak COVID-19 sesuai komunitas dan segmentasinya," katanya.