Cegah Napi Keluyuran

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Selasa 18 Juni lalu mengingatkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk serius memperbaiki tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satunya terkait rencana aksi pencegahan korupsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna memindahkan sejumlah narapidana kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan.

Peringatan yang dilayangkan KPK tersebut bukan tanpa alasan. Mengapa? KPK dan publik menyaksikan secara kasat mata, praktik korupsi di Lapas mengakibatkan banyak para napi diam-diam atau secara terbuka keluar masuk Lapas. Tentu hal ini karena perilaku korup aparat di Lapas yang bisa disuap.

Ujungnya, napi bisa keluyuran ke luar, entah dengan alasan sakit atau lainnya. Napi sekelas mantan Ketua DPR Setya Novanto, misalnya, sudah berulang kali menjadi buah bibir karena perilakunya yang kerap mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan.

Terakhir, yang bersangkutan keluyuran ke toko bangunan mewah yang mendorong Kemenkumham memindahkannya ke Lapas Gunung Sindur, Bogor yang katanya memiliki pengamanan lebih ketat ketimbang Sukamiskin, Bandung. Nah, berbicara Lapas Koruptor Sukamiskin, KPK pernah melakukan tangkap tangan terhadap Kepala Lapas, Wahid Husein, Juli 2018 karena menerima suap dalam kasus fasilitas mewah kamar Lapas.

Apa makna dari penangkapan? Seorang dengan posisi sangat tinggi di sebuah Lapas, masih bisa disuap para koruptor yang tetap ingin menikmati kemewahan meski di dalam penjara.

Penangkapan Kalapas Sukamiskin setahun lalu tidak membuat jera aparat Lapas tersebut. Sebab mereka masih berkompromi dengan para napi yang ingin menikmati 'kebebasan' meski dalam waktu terbatas. Ini berarti pembenahan mental para aparat di lapangan bukan saja sangat penting tetapi sangat vital. Bagaimana aparat menjaga para napi jika sangat mudah disuap.

Timbul pertanyaan, siapa yang salah dalam masalah. Mestinya semua yang terkait, termasuk pejabat paling tinggi, harus ikut bertanggung jawab. Hanya, tanggung jawab aparat tertinggi, termasuk Menteri Hukum HAM, sebatas reaksi ketika pelanggaran terungkap ke publik.

Jarang sekali mendengar secara internal, Kemenkumham melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk melakukan pengamanan di semua Lapas agar para napi benar-benar merasakan hukuman setimpal atas perbuatannya.

Jika dikaitkan lagi dengan peringatan KPK tadi, sebenarnya dalam posisi membantu Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki tugas pencegahan. Jadi KPK mendorong dan membantu agar perbaikan mental aparat dilakukan. Karena itu untuk kepentingan kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri.

Banyak pihak, termasuk para mantan napi bercerita dan mengungkapkan banyak hal termasuk praktik korupsi di dalam Lapas baik besar maupun kecil. Semua itu bisa terjadi karena aparat tergoda mendapatkan uang dari napi dan lemahnya pengawasan. Logikanya, jika sesorang sudah dijebloskan ke penjara, kebebasan hidupnya sudah terenggut.

Tapi kenyataannya, semua itu tidak mengurangi akal para napi untuk dapat menikmati kebebasan. Jika saja pengawasan dalam penjara atau Lapas benar-benar profesional, berbagai penyimpangan tidak terjadi.

Sesungguhnya dengan perkembangan teknologi pengawasan, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dapat menerapkan pengawasan berlapis. Ini termasuk melarang dan menyita perangkat yang semestinya tidak boleh digunakan para napi di dalam Lapas, seperti telepon selular. Intinya, berbagai penyelewenangan dalam Lapas, bisa dicegah asal ada kemauan politik dari pihak terkait.

Ketegasan terhadap petugas dan pejabat yang menangani masalah Lapas harus ditingkatkan. Hukum akan tegak dan memberi efek jera, apabila semua pihak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar. Kita mengingatkan kembali, ketegasan Kemenkumham harus benar-benar diterapkan dalam penanganan Lapas, khususnya untuk para koruptor.