Capres Serukan Pendekatan Lebih Keras Terkait Sengketa LTS

MANILA - Calon-calon dalam pemilu presiden Filipina bulan depan telah menyerukan sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok dalam sengketa wilayah negara itu di Laut Tiongkok Selatan (LTS), dengan mengatakan bahwa mereka akan menegakkan putusan pengadilan internasional 2016 yang membatalkan klaim Beijing di kawasan perairan yang kaya sumber daya itu, jika terpilih sebagai presiden.

Namun seruan itu tak dilontarkan calon presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, putra mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr, yang menegaskan dirinya akan tetap menjalin hubungan baik pada Tiongkok.

Menanggapi hal itu, sebagian analis mengatakan "Bongbong" Marcos Jr kemungkinan akan melanjutkan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte pada Tiongkok.

Dalam sesi debat presiden yang disiarkan televisi bulan ini, para kandidat mengatakan Filipina harus menantang ekspansionisme militeristik Beijing di Laut Filipina Barat, sebutan lokal bagi wilayah LTS yang berada di dalam zona ekonomi Filipina.

Posisi mereka sangat bertolak belakang dengan kebijakan Duterte, yang mengesampingkan esensi putusan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda, pada 2016, sebagai imbalan atas sejumlah bantuan pembangunan dari Tiongkok.

Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan, memiliki klaim yang saling tumpang tindih di LTS yang kaya sumber daya alam serta perairannya yang luas memainkan peran penting dalam perdagangan internasional.

Wakil Presiden Leni Robredo, yang dalam survei preferensi presiden terbaru berada di urutan kedua setelah "Bongbong" Marcos Jr, mengatakan Filipina harus memimpin Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara, Asean, untuk menghasilkan kode etik (code of conduct/CoC) Asean-Tiongkok yang mandek, yang sebagian besar dilihat sebagai upaya untuk meredakan ketegangan di LTS.

"Sulit untuk menyusun kode etik mengingat ada beberapa negara yang menentang hal ini," ujar Robredo dalam sesi debat itu seperti dilansirVoA, Jumat (22/4). "Tetapi saya kira Filipina harus memimpin karena kita punya putusan arbitrase," imbuh dia.

"Kita perlu memanfaatkan putusan arbitrase untuk meyakinkan tetangga-tetangga kita di Asean untuk terus memperjuangkan hal ini," tegas petahana Wapres Filipina itu.

Pengaruh Penting

Semasa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III, Filipina pernah membawa Tiongkok ke pengadilan. Tetapi Tiongkok tidak berpartisipasi dalam proses itu.

Kemenangan Filipina di pengadilan dipandang membawa pengaruh penting bagi semua negara di Asia Tenggara, karena mendefinisikan tatanan berbasis aturan di perairan yang disengketakan itu.

Alih-alih menegakkan keputusan Den Haag itu, Presiden Duterte justru menolak kemenangan penting itu dan menyebut putusan itu sebagai "hanya sebatas secarik kertas semata".

Sementara itu tenggat untuk menyusun kode etik Asean-Tiongkok mungkin tidak akan tercapai karena perbedaan pandangan diantara negara-negara anggota Asean dan upaya mengatasi situasi pasca meredanya pandemi virus korona. SB/VoA/I-1