Capim KPK Terpilih Harus Mundur dari Institusi Asal

Untuk mencegah terjadi potensi konflik kepentingan pada saat memimpin, Capim KPK terpilih harus mundur dari institusi asal.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta setiap orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika terpilih harus mengundurkan diri dari instansi asal. Hal ini dilakukan karena ICW mengkhawatirkan terjadi potensi konflik kepentingan pada saat nanti memimpin KPK.

"Sederhananya, bagaimana dia akan menerapkan standar yang sama ketika menangani perkara korupsi yang pelakunya berasal dari institusinya terdahulu," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (23/6).

Kurnia menjelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang (UU) KPK telah secara jelas menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini sekaligus menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga antikorupsi itu.

Kurnia menyoroti sejumlah penegak hukum yang berbondong-bondong mendaftar menjadi Capim KPK jilid 5 tersebut. Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu.

"Ini harus direspons dengan serius. Bagaimanapun rekam jejak para penegak hukum tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Saat ini sembilan orang Pansel Capim KPK sedang mencari Capim KPK periode 2019-2023. Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni hingga 4 Juli 2019. Hingga Jumat (21/6), sudah ada 22 orang yang berasal dari latar belakang advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lainnya yang mengirimkan aplikasi lamaran untuk menjadi Capim KPK.

Pendaftar Banyak

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang optimistis akan banyak orang yang mendaftar untuk menjadi Capim KPK periode 2019-2023. Para pendaftar biasanya baru mendaftar pada saat mendekati penutupan yakni pada Kamis (4/7) nanti. Hal ini berdasarkan pengalamannya saat Capim KPK periode sebelumnya.

"Pasti banyak mendaftar. Banyak yang ingin memberantas korupsi, tapi kalau nanti nyatanya sedikit pasti ada yang aneh dengan negeri ini. Kita tunggulah ya so akhir waktu," kata Saut.

Namun, Saut tidak menampik jika akan terjadi penurunan minat pendaftar Capim pada periode ini yang disebabkan oleh peluang risiko yang akan didapat saat menduduki jabatan tinggi di lembaga antirasuah ini.

"Kita harus melakukan penelitian dulu. Namun, waktu kasus Novel, Rumah Pak Agus, dan pak Laode diteror. Memang saya pernah bilang kalau tidak ditangani serius, lama-lama orang akan mikir untuk masuk menjadi pegawai dan pimpinan KPK," jelas Saut.

Seperti diketahui, pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan ini terdapat sejumlah teror yang dialami penyidik hingga pimpinan KPK yang hingga saat ini belum terungkap pelakunya. Genap 800 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan, selanjutnya dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif yang mendapatkan kiriman bom di kediaman pribadinya.

Selain itu, Saut mengatakan tidak ada kriteria khusus untuk Capim periode mendatang. Mereka yang mendaftar harus datang dengan dirinya dan Tuhannya. Artinya, tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk mencalokan diri di pimpinan KPK ini.

"Betul bisa saja akan banyak yang mendukung, mulai dari saudara, istri, anak, mertua, kantor atau organisasi, asal atau siapapun. Tapi ketika berada dan memimpin di KPK harus benar-benar antara diri yang bersangkutan dan Tuhan-nya, bukan dengan yang lain," tegas Saut.

Saat dikonfirmasi mengenai pengajuan tiga pimpinan KPK yakni Basaria Padjaitan, Alexander Marwata, dan Laode M Syarif untuk mengikuti seleksi Capim, Saut mengaku belum mendapatkan kepastian dari ketiganya. "Saya minta dengan segala hormat, beliau bertiga mendaftar tapi sampai minggu lalu, kalau saya tanya di kantor senyum-senyum saja," katanya.

ola/N-3