Calon Panglima TNI Harus Wujudkan Visi Poros Maritim Presiden

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai calon Panglima TNI harus mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden Joko Widodo sehingga diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merealisasikannya.

"Ada tantangan klasik yang dihadapi calon Panglima TNI, salah satunya pembangunan postur pertahanan yang masih belum optimal, utamanya dalam mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden," kata Bobby di Jakarta, Senin (28/11).

Dia menilai langkah terobosan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Poros Maritim Presiden tersebut, yaitu pemenuhan formasi alat utama sistem senjata (alutsista) maritim.

Menurut dia, pemenuhan kecukupan alutsista maritim tersebut bertujuan untuk mengamankan pertahanan seluruh wilayah laut di Indonesia. "Formasi kecukupan alutsista maritim harus dipenuhi dengan tingkat kesiapan yang bisa meng-'cover' luas wilayah Indonesia," ujarnya.

Selain itu Bobby menilai tantangan yang dihadapi calon Panglima TNI ke depan adalah pengembangan profesionalisme TNI dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki di institusi tersebut.

Pengamat militer, Anton Aliabbas, mengatakan panglima TNI yang baru harus fokus kepada penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI. "Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut China Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Laksamana Yudo Margono yang ditunjuk sebagai calon panglima TNI untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," kata dia di Jakarta, Senin.

Kogabwilhan yang dulu bernama Kowilhan di tubuh TNI bukanlah barang baru karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru, saat TNI bernama ABRI. Sebagai mantan panglima Kogabwilhan I TNI, kata dia, Margono tentu saja sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi komando utama operasi TNI.

Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim.

Pada sisi lain, kata dia, Margono juga hendaknya dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua.

Meskipun tidak akan genap 12 bulan menjabat, kata dia, Margono hendaknya ikut memikirkan bagaimana perbaikan kesejahteraan prajurit TNI.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat presiden kepada Ketua DPR, Puan Maharani, perihal nama calon pengganti Perkasa, yang akan pensiun pada 21 Desember nanti. Satu-satunya nama dalam surat presiden itu adalah Margono.

"Jika proses pergantian lancar maka Yudo akan menjadi kepala staf TNI AL ke-3 yang menjabat posisi Panglima TNI di era reformasi, setelah Laksamana TNI Widodo AS dan Laksamana TNI Agus Suhartono," kata Aliabbas.

Uji Kelayakan

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (30/11) jika surat presiden (surpres) diterima DPR.

"Uji kelayakan calon Panglima TNI bisa digelar pada Rabu apabila hari ini (Senin, 28/11) surpres masuk," kata Dave di Jakarta, Senin.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan segera memproses mekanisme pergantian dan pengangkatan Panglima TNI sebelum institusinya memasuki masa reses pada tanggal 15 Desember 2022.

"Secepatnya akan diproses sebelum penutupan Masa Sidang pada tanggal 15 Desember 2022. Karena itu masih ada 17 hari untuk memproses sebelum masa reses," ujar Puan.