Calon Ketua MPR Harus Bisa Diterima Semua Kalangan

JAKARTA - Beberapa partai, baik yang ada dalam koalisi pendukung Jokowi maupun di luar koalisi, berebut posisi kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Para pengamat politik berharap Ketua MPR ke depan haruslah sosok yang memperlihatkan sikap kenegarawanannya. Berintegritas dan diterima semua kalangan.

"Saya rasa MPR ini harus diisi figur-figur yang memiliki sifat kenegarawanan, nasionalis, dan mampu merangkul banyak pihak," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Wawan Fahrudin, di Jakarta, Minggu (28/7). Menurut Wawan, sangat penting sosok Ketua MPR adalah figur yang diterima semua kalangan. Sebab di tengah menguatnya sikap ekslusivisme, dibutuhkan sosok yang pengayom. Sosok yang diterima semua kalangan, baik dari sisi agama maupun etnis. Yang tak kalah penting, lanjut Wawan, sosok Ketua MPR ke depan harus figur yang diterima mayoritas elite politik, baik di DPR sebagai representasi partai politik dan DPD sebagai representasi daerah. Ketua MPR ke depan juga mesti orang yang bisa menjadi komunikator yang baik.

"Sosok yang lebih mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan politik praktis. Sosok yang punya sikap kenegarawanan itu yang dibutuhkan memimpin MPR," ujarnya. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin juga sependapat. Menurut Ujang, Ketua MPR sebaiknya dipegang oleh politisi senior partai, sehingga bisa lebih dihormati. Tentu, politisi senior yang disegani dan diterima semua kalangan. "Politisi senior, berpengalaman, diterima banyak pihak, berintegritas, kapabel, dan cakap dalam kepemimpinan. Politisi senior yang bisa merangkul semua golongan. Bukan politisi karbitan. Apalagi politisi jadi-jadian," kata Ujang.

Membela Keragaman

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan yang juga Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan Ketua MPR ke depan haruslah sosok yang sudah teruji loyalitasnya terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia harus figur yang selama ini selalu membela keragaman. Berdiri di depan ketika bicara soal keutuhan NKRI. Jadi harus benar-benar sudah teruji. Karena itu, tambah Emrus, jejak rekamnya sangat penting ketika dia berjuang dan berkiprah di partai. Jangan sampai, nanti yang menjadi Ketua MPR adalah politisi yang kerap atau pernah menyuarakan politik identitas. Politisi seperti ini jangan sampai menjadi Ketua MPR sebab Ketua MPR haruslah sosok yang merangkul semua elemen bangsa.

"Makanya kalau ada kader atau partai sering suarakan politik identitas yang sempit, saya kira tidak layak duduk jadi pimpinan MPR," kata Emrus. Sebelumnya, pengamat politik Jerry Massie menyebutkan Partai Gerindra akan melobi PDIP untuk mendapatkan posisi Ketua MPR dalam pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Joko Widodo. "Pertemuan ini jilid kedua usai rekonsiliasi. Bisa saja Gerindra melobi PDIP untuk kursi MPR. Atau ada komunikasi politik yang tak akan diumbar ke publik," kata Jerry. Jerry menilai pertemuan Prabowo dan Megawati layak ditunggu karena keduanya tidak ada konflik mengingat sempat bertandem pada pilpres pada 2009.

"Jadi, sudah kuat isyarat Gerindra bakal merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies ini. Paling tidak, lanjut dia, ada komunikasi politik untuk afiliasi yang akan dibicarakan dalam pertemuan nanti. Memang kunci untuk koalisi Jokowi kendalinya ada di tangan Megawati, sang penguasa parlemen dengan meraih 128 kursi. "Saya nilai langkah yang smart dari Gerindra. Bisa jadi ini untuk long term goal (sasaran jangka panjang) dari partai Gerindra," kata Jerry. ags/Ant/N-3