Buruh di Era Robotik

oleh Djoko Subinarto

Cepat atau lambat, jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi segenap warga negara harus mampu diwujudkan negara. Hari Buruh, 1 Mei, datang lagi. Sebaiknya para pekerja tak turun ke jalan dalam merayakan Hari Buruh ketika menyuarakan tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan.

Idealnya memang, tenaga, pikiran maupun waktu yang telah diinvestasikan para pekerja senantiasa sepadan dengan tingkat kesejahteraan mereka.

Berangsur-angsur, proses otomasi dan digitalisasi yang masif bakal menjadikan kian banyak orang di dunia ini tak lagi bekerja di masa depan. Sebab sebagian besar pekerjaan, baik yang kantoran maupun lapangan, bakal dikerjakan mesin maupun robot.

Mungkin sekarang masih banyak orang merasa bahwa kehidupan tidak seimbang lantaran dibebani aneka macam urusan kantor. Sebuah survei yang dilakukan Public Policy Polling (PPP), lembaga jajak pendapat yang berbasis di Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 76 persen responden menyatakan, urusan kantor cenderung tidak memberi peluang memadai dalam mengimbangkan kehidupan keluarga.

Keadaan semacam itu mungkin bakal segera berubah, sehingga orang-orang akan lebih bisa mencurahkan perhatian kepada urusan-urusan keluarga. Sebab pekerjaan kantor diambil alih mesin.

Kemajuan teknologi memungkinkan banyak jenis pekerjaan diambil alih mesin dan robot. Kelak, kalaupun masih ada yang harus bekerja tidak lagi semata-mata untuk mencari kesejahteraan atau mengejar karir. Mereka bekerja sebatas untuk aktualisasi dan eksistensi diri.

Pertanyaannya, siapkah bangsa ini menyongsong era digitalisasi? Skenario seperti apa yang harus disiapkan para pengelola negara dalam menghadapi dunia robotik di masa depan? Kemajuan yang demikian pesat di bidang teknologi digital telah membuat semua berada di zaman serbadigital.

Kemajuan ini tentu saja melahirkan berbagai dampak positif dan negatif. Faktanya, kemajuan teknologi digital telah menelurkan berbagai inovasi dahsyat yang mendorong kemunculan era disruptif.

Hal ini ditandai dengan banyaknya perubahan serta guncangan berbagai sektor kehidupan. Sebagai ilustrasi, kemunculan transportasi daring (online) bukan hanya membuat kaget para pengusaha bisnis transportasi konvensional.

Ini juga sempat melahirkan kegaduhan berupa konflik horizontal di tengah masyarakat. Sementara itu, toko-toko ritel berangsur mulai kehilangan pelanggan karena perubahan pola belanja masyarakat dari luring (offline) ke daring.

Di sektor perbankan, misalnya, dampak teknologi e-banking, semakin banyak kantor cabang bank tutup. Ini berarti semakin banyak karyawan dirumahkan. Tidak perlu heran bila sebagian kalangan kemudian menganggap kemajuan teknologi digital sebagai ancaman kelangsungan bisnis yang selama ini dijalankan.

Tuntutan untuk menutup operasional sistem transportasi daring oleh sebagian pelaku bisnis transportasi konvensional, misalnya, contoh nyata. Sebagian kalangan memproyeksikan, dampak kemajuan bidang teknologi digital, puluhan juta orang akan kehilangan pekerjaan konvensional di masa depan.

Tentu saja, ini merupakan kabar buruk bagi banyak orang karena berarti kehilangan sumber penghasilan. Sebab pekerjaan mereka bakal direbut atau digantikan mesin serta robot. Padahal, mereka harus tetap mendapat penghasilan demi mencukupi berbagai kebutuhan.

Sudah barang tentu, ini tidak boleh dibiarkan, tanpa sama sekali ada solusi. Artinya, para pekerja boleh saja dirumahkan. Orang-orang boleh saja kehilangan jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tetapi jangan sampai harus kehilangan pendapatan.

Merujuk World Development Report 2019, salah satu solusi menghadapi era digitalisasi, dengan meningkatkan perlindungan sosial. Hal ini untuk memastikan cakupan universal dan perlindungan yang tidak hanya bergantung pada sistem kerja formal bagi semua warga.

Fungsi Negara

Dalam konteks ini, tentu saja, negara mesti benar-benar berfungsi sebagai agen distribusi kesejahteraan. Karenanya, di era dunia robotik, negara dituntut mampu mengatur dan mengelola alat-alat produksi serta semua sumber daya. Semua harus dimanfaatkan sebesar- besarnya demi kesejahteraan segenap warga.

Sebagai agen distribusi ksejahteraan, negara memiliki kewajiban menjamin setiap individu dan keluarganya memperoleh pendapatan minimum, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar.

Berikutnya, negara wajib memberi perlindungan sosial tatkala individu dan keluarganya berada dalam situasi rawan seperti sakit, usia lanjut, tuna karya serta kemiskinan.

Kemudian, negara wajib menjamin setiap individu, tanpa memandang etnik, agama/keyakinan, pendapatan, jender atau cacat tubuh agar memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (khususnya balita), sanitasi dan air bersih.

Era dunia digital, cepat atau lambat, bakal tiba. Setiap orang mesti siap menghadapinya. Hal ini lebih-lebih para pengelola dan calon pengelola negeri. Mereka seyogianya sudah memikirkan formula jitu untuk menyongsong era robotik.

Dengan begitu, dampakdampak negatif akibat lenyapnya berbagai jenis pekerjaan di masa depan dan mungkin melonjaknya tingkat pengangguran serta kemiskinan, tidak sampai harus mengguncangkan negara kita. Penulis Alumnus Universitas Padjadjaran