Bupati Bandung Barat Ditahan

Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, ditahan di Rutan Cabang KPK untuk 20 hari ke depanJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bandung Barat 2013-2018, Abu Bakar, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap.

"Abu Bakar ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (12/4).

Saat keluar dari Gedung KPK, Abu Bakar yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu memilih irit bicara. "Alhamdulillah sehat," kata Abu Bakar.

Saat dikonfirmasi soal kasus suap yang menjeratnya, ia menyatakan akan menjalani proses hukum di KPK. "Sebagai warga negara yang baik saya jalani saja proses hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Abu Bakar telah tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/4) malam sekitar pukul 22.45 WIB setelah sebelumnya menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Boromeus Bandung.

Abu Bakar mengenakan kemeja lengan panjang putih dan peci hitam itu tampak menggunakan tongkat saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Rabu (11/4), KPK mengumumkan Abu Bakar bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023. Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar 435 juta rupiah terkait kasus tersebut.

Terus Mengingatkan

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tidak pernah berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk menjauhi tindak pidana korupsi. Kemendagri sangat prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi dan suap.

"Kita (Kemdagri) sudah berkali-kali mengingatkan, sudah lelah, saya sudah mengingatkan agar bupati atau wali kota bertindak lurus dalam bekerja untuk menghindari atau terjauh sehingga tidak terkena OTT dari KPK," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Soni juga menyatakan bahwa pihaknya prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar. "Ini menjadi kasus yang kesekian kalinya, padahal Kemendagri selalu mengingatkan agar menjauhi korupsi," tambahnya.

Soni mengatakan persoalan korupsi kepala daerah ke depan sebenarnya bisa ditekan misalnya dengan kehadiran KPK di setiap arena Musrenbang, terutama memberikan pemahaman pada kepala daerah dan DPRD agar bisa bekerjasama dengan baik.

"Namun, memang korupsi ini sudah menjadi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi dan juga lingkungan politik tempat dia dibesarkan dan dicalonkan," ujar dia.

Oleh karena itu, menurutnya, hal lain yang bisa mencegah korupsi adalah penerapan e-budgeting dan e-planning berbasis teknologi. Jika ini diterapkan maka masyarakat bisa ikut mengontrol penganggaran. "Kemungkinan itu bisa main-main tidak akan terjadi lagi, seperti kasus di Jambi dan Malang," ujarnya. mza/tgh/E-3