BRIN Bantu Memperkuat Sistem Pertahanan di IKN

SAMARINDA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meneliti pertahanan cerdas (smart defense) untuk penguatan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan karena IKN menjadi sumber perekonomian baru, pusat pemerintahan, dan pusat kekuatan pertahanan.

"Untuk mempertajam naskah terkait validasi dan pengumpulan data penelitian, kami libatkan Universitas Mulawarman, TNI, dan Otorita IKN dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD)," ujar Ketua Tim Peneliti, Gerald Theodorus L Toruan, dalam rilis Penerangan Korem 091/ASN di Samarinda, Kamis (21/3).

Seperti dikutip dari Antara, FGD tersebut digelar di Universitas Malawarnan (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (20/3) kemarin, yang dihadiri berbagai pihak terkait, di antaranya Kepala Seksi Operasi Kasrem 091/Aji Surya Natakesuma, Kolonel Inf Dadi Sutandi.

Dalam FGD tersebut, Gerald Theodorus yang juga Koordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN mengatakan Unmul dipilih tempat FGD karena satu-satunya universitas yang terlibat dalam validasi dan pengumpulan data penelitian.

"Hasil naskah kebijakan untuk pihak yang berkepentingan terkait pertahanan dan keamanan, sudah dilakukan MoU antara Kemhan dan BRIN, TNI, yakni usulan judul smart defense dari Panglima TNI," kata Theo.

Sedangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan di IKN yang cerdas dan tangguh, dalam hal ini terkait pemindahan IKN sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno, yakni saat itu rencana pindah ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Ia melanjutkan IKN sebagai proyek pembangunan Ibu Kota baru Indonesia memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional, karena IKN dirancang sebagai kota cerdas maka perlu dipikirkan mengenai smart defense yang cocok dan dapat diaplikasikan.

"Sistem pertahanan negara di IKN harus menyesuaikan dengan ancaman militer yang ada di kawasan Indo Pasifik. Kajian smart defense Indonesia akan menyempurnakan kebijakan smart defense yang sudah ada saat ini," katanya.

Kedepankan Diplomasi

Menurutnya, smart defense merupakan sistem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, yakni konsep yang mengedepankan diplomasi dan memadukan perkembangan teknologi, melalui pemanfaatan industri pertahanan nasional.

"Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep kota cerdas IKN yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan," kata Theo.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan IKN sebagai pusat pemerintahan negara membutuhkan sistem pertahanan cerdas atau smart defense, sesuai perkembangan teknologi yang menjadikan ancaman semakin kompleks. "Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas," tegas Moeldoko.

Moeldoko menegaskan sistem pertahanan di IKN merupakan subsistem dari sistem pertahanan negara, karena itu sistem pertahanan IKN harus disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi Indonesia.

Dia mengatakan selama ini potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia lebih terfokus di wilayah Jawa, sehingga kekuatan militer Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa.

Dengan pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur, maka ancaman yang dihadapi oleh Indonesia juga akan bergeser. "Saatnya kita konstruksikan lagi kekuatan militer seperti apa yang perlu kita bawa ke IKN," ujarnya.

Pembangunan kekuatan militer harus disesuaikan dengan perencanaan pertahanan, yakni apakah berbasis ancaman atau kapabilitas. Pertahanan berbasis ancaman, kata dia, dilakukan dengan mengidentifikasi potensi lawan, serta menilai kemampuan lawan pada saat ini dan masa depan.

Hal itu, menurutnya, membutuhkan pengembangan kemampuan khusus, pemahaman secara komprehensif terhadap berbagai potensi ancaman, serta desain kebijakan dan strategi untuk membentuk kekuatan pertahanan militer dan nonmiliter.