BPS Gandeng BPPT Perbaiki Akurasi Data Beras

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data produksi beras dengan menggunakan metodologi pengumpulan data baru, yaitu metode Kerangka Sampel Area (KSA), pada Agustus 2018. Karenanya, BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolohgi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan dalam pengumpulan data statistik pertanian berbasis teknologi

"BPS sekarang sedang bekerja sama dengan BPPT untuk meningkatkan akurasi data produksi beras. Untuk itu BPS ketika memperbaiki metodologi harus menggunakan teknologi terkini, dan harus setransparan mungkin. Jadi kita gunakan sebuah metodologi namanya Kerangka Sampel Area," ujar Kepala BPS Suhariyanto usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Perum Bulog di Jakarta, Selasa (20/3).

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode KSA adalah suatu metode baru yang bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode KSA dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Pelaksanaan pengambilan data lapangan kegiatan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode KSA dilakukan pada tujuh hari terakhir setiap bulan.

"Setiap bulan kita mengambil sekitar 192.000 titik pengamatan. Di sana kooordinatnya dimatikan, petugas harus datang ke sana bawa hapenya dan memotret apakah sawah tersebut sedang panen, puso, vegetatif satu dan sebagainya. Jadi itu sedang dikerjakan BPS mulai januari. Kita harapkan paling lambat agustus kita sudah merilis data tersebut," ujar pria yang akrab dipanggil Kecuk itu.

Teken MoU

Terkait dengan pemanfaatan data pangan sendiri, BPS baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengenai penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan.

Melalui nota kesepahaman tersebut, diharapkan independensi BPS tetap terjaga sehingga data dan informasi BPS dapat digunakan pengambil keputusan kebijakan di pemerintahan maupun oleh Bulog dalam melakukan analisa, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai kondisi riil di lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, bagi pihaknya, data BPS yang diamati dan diumumkan akan menjadi bagian dari sistem peringatan dini maupun sebagai salah satu alat bagi Bulog menentukan strategi penugasan dan komersial Bulog.

"Tujuan pelaksanaan nota kesepahaman ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi yang saling mendukung," ujar Djarot.

Ant/E-10