BPS Diminta Perbarui Data Pangan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui dan menerbitkan data statistik dasar mengenai tanaman pangan. Sebab, data pangan yang dipakai saat ini dirasa sudah ketinggalan.

Darmin yang ditemui di Hari Statistik Nasional (HSN) 2018 di Jakarta, Rabu (27/9), menyoroti data statistik untuk komoditas jagung, ubi, dan padi yang terakhir tercatat pada 2015. "Saya lihat data statistik, ada cabai dan bawang itu datanya terakhir 2017. Saya lihat lagi ada jagung, singkong, dan beras datanya terakhir 2015. Jadi kelihatannya BPS tidak melanjutkan publikasi data pangan dan bahan makanan setelah 2015," ujar dia.

Merujuk pada laman resmi BPS, data mengenai luas panen, jumlah produksi, dan produktivitas beberapa tanaman pangan disajikan dalam kurun 1993 hingga 2015. Menurut data tersebut, jumlah produksi padi nasional pada 2015 sebanyak 75,39 juta ton, lebih tinggi dibandingkan 70,84 juta ton pada 2014.

Sementara untuk jagung, jumlah produksi komoditas tersebut secara nasional pada 2015 sebanyak 19,61 juta ton atau lebih banyak dibandingkan produksi 2014 yang sebanyak 19 juta ton. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang diperbarui dan diterbitkan, supaya kita harus ada yang menerbitkan data, meski tidak terlibat langsung dengan persoalan itu," ujar Darmin.

Semantara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan masyarakat mengenai arti penting data dan statistik melalui peringatan HSN 2018. "Tanpa itu, tidak mungkin kita buat perencanaan yang jelas mengenai capaian pembangunan dan pengawasannya. Karena itu, statistik penting di lini sosial, ekonomi, maupun lingkungan," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto ketika membuka HSN 2018 di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, banyak bermunculan data-data dari berbagai pihak dan tidak bisa ditelusuri konsep metodologinya. BPS ingin mendorong kegiatan statistik dilakukan sesuai kaidah yang berlaku sesuai dengan konsep dan metodologi yang baku, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Enam Dimensi

Untuk menuju ke sana, lanjut Suhatiyanto, seluruh penyelenggara statistik harus berkiblat kepada enam dimensi, yaitu relevansi, akurasi, komparabilitas, aktualitas, tepat waktu, dan aksesibilitas. Selain itu, BPS juga menegaskan independensinya dalam menangkap fakta di lapangan.

Suhariyanto mengatakan BPS tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menyajikan data dan statistik. "Yang paling penting BPS jujur dan mempertahankan independensinya. Kami menampilkan data inflasi yang baik tetapi juga menampilkan pe-er misalnya neraca perdagangan yang masih defisit," ujar Suhariyanto.

HSN dirayakan 26 September tiap tahun atau bersamaan dengan tanggal ditetapkannya UU Nomor 7 Tahun 1960 yang menggantikan peraturan zaman kolonial.

Ant/E-10