BPPW: Pelaksanaan Sail Tidore Butuh Perencanaan Matang

Ternate - Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara (Malut) mengemukakan Pemerintah Kota TidoreKepulauan perlu melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan secara matang untuk menyelenggarakanSailTidoredengan sukses.

"Kami sarankan kepada Pemkot Tikep(TidoreKepulauan) agar melakukan perencanaan yang matang, sehingga pembagiaannya jelas, Pemkot Tikep, Pemprov Malut, dan pemerintah pusat harusnya telah diberi tugas masing-masing, sehingga 'event' ini bisa sesuai perencanaan," kata Kepala BPPW Malut Fasri Bachmid dihubungi dari Ternate, Jumat.

Dia mengatakan dalam penanganan pelaksanaan Sail Tidore2021, BPPW Malut masih menunggu perencanaan secara finalisasi dari pemkot setempat.

Menurut Fasri, dalam beberapa hari ke depan ini, tentunya pemkot setempat sudah seharusnya mempersiapkan konsep Sail Tidore yang nantinya dibangun secara bersama.

"Sehingga, sesuai perencanaan tersebut, apabila sudah selesai dan Pemerintah Kota Tikep sudah melakukan perencanaan itu, maka kita tinggal sering hal-hal menyangkut dengan pelataran Sail Tidore," katanya.

Hingga saat ini,BPPWmasih menunggu informasi dari Pemkot Tidore Kepulauan guna mendukungSail Tidore, terutama untuk sarana dan infrastrukturnya.

Sebenarnya, katanya, dari pelaksanaan Sail Tidore yang dirancang, apabila ada keterlambatan dalam Sail, tentunya hal itu yang perlu dikhawatirkan. Hal itu sudah sampaikan kepada Dinas PUPR demi tahapan perencanaan Sail Tidore.

"Sebab soal perencanaan bukan BPPWkarena setelah perencanaan matang dari Pemerintah Kota Tikep dan dari perencanaan itu sangat membutuhkan proses lelang dan itu butuh waktu," katanya.

Olehnya itu, pihaknya berharap pelaksanaan pada Maret mendatang lebih matang.

"Maka paling tidak, pekerjaan kita akan berjalan di Bulan Mei 2021 dan BPPW memiliki tiga bulan dengan pekerjaan yang begitu besar," katanya.

Dia menambahkan dalam mendukung pelaksanaan Sail Tidore, cepat atau tidaknya, akan dibantu pemerintah pusat menggunakan APBN.

"Namun dibutuhkan juga kecepatan dari Pemerintah Kota Tidore," katanya.