BPK: Penanganan Banjir di DKI Tidak Terarah

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta tidak terarah dan tidak efektif, terutama dalam menangani banjir dan genangan.
BPK diketahui melakukan pemeriksaan kinerja atas pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan penampungan air tahun anggaran 2017, Semester I-2020 yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Dalam pengendalian banjir, BPK melaporkan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, seperti membangun sodetan ke banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan lain sebagainya.
Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga telah memasukkan program pengendalian banjir sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah lewat Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir.
Kendati demikian, dalam melakukan usahanya menanggulangi banjir, BPK justru menemukan sengkarut permasalahan. Pengendalian banjir di Jakarta melalui konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu belum didukung kelembagaan yang memadai dan mengakibatkan kerusakan DAS Ciliwung belum dapat ditangani secara optimal.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta belum melakukan review dan pemutakhiran data sungai dan sistem drainase perkotaan dalam mendukung pengendalian banjir di DKI Jakarta, yang menyebabkan sistem informasi pengendalian banjir belum dapat digunakan untuk simulasi model pengendalian banjir.
"Penanganan banjir di DKI Jakarta masih cenderung reaktif dan belum mengacu kepada perencanaan yang jelas," jelas BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, dikutip Rabu (23/6).
"Akibatnya, pelaksanaan program pengendalian banjir tidak terarah dan tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan di DKI Jakarta," tulis BPK lagi.
Permasalahan lain yang ditemukan BPK yakni implementasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan belum optimal dalam upaya pengendalian banjir.

Belum Optimal
BPK juga menilai bahwa Anies Baswedan dan jajarannya belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sungai, kanal, dan waduk. Akibatnya, daya rusak air sebagai penyebab banjir dan genangan di DKI Jakarta menjadi tidak tertangani secara optimal.
BPK juga menemukan masih adanya pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai dan saluran, belum memadainya perencanaan dan pengadaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan belum memadainya pengelolaan waduk/situ/embung.
Sementara itu, permukiman warga yang berada di RW 04 dan RW 05 Kebon Pala, Jakarta Timur, kembali kebanjiran akibat luapan Kali Ciliwung pada Rabu.
Salah satu warga bernama Jhony menjelaskan bahwa banjir mulai mengenangi permukiman di tempatnya pada pukul 07.00 WIB. "Ini baru naik airnya, karena semalam Katulampa sama Pos Pantau Depok mulai naik itu tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB, jadi air baru sampai," kata Jhony.
Jhony mengatakan ketinggian air yang menggenang permukiman saat ini sekitar 40 sentimeter. Namun menurut dia ada kemungkinan ketinggian air masih bisa bertambah. "Karena air baru naik, jadi masih ada kemungkinan tingginya bertambah. Ini masih cetek karena baru sampai airnya," ujar dia.
Jhony menambahkan bahwa banjir di wilayahnya telah terjadi sebanyak dua kali selama sepekan terakhir akibat luapan Kali Ciliwung.
Meski saat ini ketinggian air masih rendah, namun warga sudah memindahkan kendaraan dan barang-barang mereka ke lokasi yang lebih tinggi. Ant/S-2