BPIP Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyarankan Presiden Joko Widodo memilih sosok berlatar belakang profesional untuk mengisi kabinet menterinya jika memerintah pada periode kedua. Jokowi diminta agar menerapkan zaken kabinet bila telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kami meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," kata anggota Dewan Pengarah BPIP, Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Dewan Pengarah BPIP, Kamis. Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, memimpin langsung kunjungan itu. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan Megawati hadir bersama anggota Dewan Pengarah BPIP lain, seperti Mahfud MD, Sudhamek Agoeng, Said Aqil Siradj, Tri Sutrisno, Romo Benny Susetyo, dan Ahmad Syafii Maarif. Jokowi yang mencalonkan lagi sebagai presiden kemungkinan akan menjabat kembali sebagai presiden, jika merujuk pada hasil hitung sementara Komisi Pemilihan Umum. Namun, hasil akhir baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

Sedangkan Kabinet kerja Jokowi, baru akan selesai Oktober 2019. Buya Syafii mengatakan zaken kabinet yang ia maksud tidak berarti melarang sosok dari partai politik untuk masuk kabinet. Namun, ia menyarankan partai politik memberi sejumlah nama yang jadi nominasi menteri dan menyerahkan keputusannya kepada Presiden.

"Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini, menurut saya, banyak bolongnya. Tapi yang pertama, sosok yang disodorkan tetap harus memiliki kompetensi ," kata Buya Syafii. Buya sekaligus mengkritik formasi kabinet menteri pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Menurut dia, formasi menteri saat ini tidak ideal.

"Kabinet yang lalu ini, menurut saya, banyak bolongnya," ujar dia. Dalam penyusunan kabinet 2014, dari 34 kursi menteri, 20 kursi diduduki oleh tokoh nonpartai. Sisanya 14 kursi dibagi untuk lima partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem.

Dalam pertemuan di Istana Negara ini, BPIP tidak lupa mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo yang berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, memenangkan Pemilu 2019.

fdl/tri/P-4