BPD Bali mulai layani transaksi belanja pemda dengan kartu kredit

Ia menjelaskan KKI di BPD Bali sudah mengimplementasikan pembayaran daring, kartu virtual dan tokenisasi, setelah sebelumnya tahapannya berupa transaksi berbasis kode bar atau QRIS dan kartu fisik.

Dengan belanja menggunakan kartu kredit, lanjut dia, mempercepat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pencairan pembayaran sehingga menekan pembayaran yang tertunda.

"Dengan kartu kredit itu UMKM jadi hidup, perputaran keuangan di Bali tetap jalan dan tidak ada pembayaran yang tertunda dari UMKM akibat pemda bendaharanya belum bayar," ucapnya.

Sebelumnya, BPD Bali menjadi bank milik pemerintah daerah pertama di Indonesiayang mendapatkan izin menerbitkan KIK fisik segmentasi pemerintah berlogo nasional Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Bank Indonesia (BI) menyetujui KKI BPD Bali pada 4 Desember 2023 melalui surat BI Nomor 25/626/DKSP/Srt/B setelah pihaknya mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI.
Halaman Selanjutnya....