Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

BP2MI Sarankan PMI untuk Tidak Bekerja di Malaysia dan Timur Tengah

Foto : Istimewa

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyarankan calon PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk memprioritaskan tujuan kerja ke negara negara yang perlindungan terhadap pekerja migrannya sangat baik.

Jepang, Korea, Hong Kong dan Jerman terang Benny, sistem penggajiannya sangat. Di Jepang, misalnya salary-nya 22 juta rupiah, kalau lembur bisa sampai 32 juta rupiah per bulan, demikianpun dengan Jerman, Korea dan Hong Kong.

"Kalau saya boleh sarankan jangan ke Malaysia atau Timur Tengah karena selain gaji rendah, perlindungan terhadap pekerja migrannya lemah. Belum lagi jika bicara kasus kekerasan terhadap PMI kita di sana," ucap Benny saat meneken Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat di Jakarta, Jumat (11/6).

Adapun Jepang lanjut Benny dalam beberapa tahun ke depan membutuhkan tambahan tenaga kerja dari luar negeri sekitar 345 ribu orang. "Dari jumlah itu, RI mendapat kuota 70 ribu orang, tetapi yang kita sanggup baru 5 ribu orang, artinya masih ada kekurangan sekitar 65 ribu orang," terangnya.

Itulah alasannya sehingga Benny rutin membangun kerja sama dengan banyak daerah agar mengintensifkan pelatihan demi meningkatkan kemampuan para calon PMI. Dengan itu PMI bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan Negeri Matahari Terbit itu.

Terkait kerja sama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, Nota kesepakatan dibuat dengan tujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para PMI di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang. Langkah ini juga memastikan mereka dapat bekerja dengan selamat dari awal berangkat sampai kembali ke Tanah Air.

Benny mengapresiasi Pemerintah Kota Padang Panjang karena siapp bersinergis dengan Pemerintah Pusat. Ia menegaskan, kolaborasi ini menjadi kunci, sebab diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan perlindungan kepada PMI.



(ers/E-10)
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top