Bogor Integrasikan Data Kekerdilan dan Kemiskinan

Sebagai dukungan terhadap data sosial, kata Syarifah, Pemerintah Kota Bogor juga akan menyisihkan anggaran 50 juta untuk setiap kecamatan yang memiliki dashboard atau beranda penduduk miskin dengan teknologi 3D. Pemkot Bogor akan menganggarkan fasilitas kamera dan dashboard tersebut untuk enam kecamatan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.

Lebih jauh, Syarifah menyampaikan teknologi 3D telah digunakan Kabupaten Sumedang dalam aplikasi Simpati. Ke depan, dengan ada kamera dan beranda data warga miskin serta anak-anak stunting berbasis 3D, pemilahan data yang tidak valid akan semakin ketat. "Jadi, kalau ada warga yang sebenarnya tidak layak untuk bansos atau stunting, akan terlihat dalam sistem," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial Kota Bogor, Ruly Hasanul Basri, menerangkan bahwa aplikasi Solid telah diluncurkan tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Di situ, antara lain dihadirkan teknologi penentuan titik lokasi rinci rumah pendaftar atau geotaging.

Aplikasi tersebut juga merinci 18 kriteria masyarakat miskin yang memenuhi syarat mendapatkan bansos BPJS PBI, PHK dan BPNT. Aplikasi segera menolak data warga yang tidak valid saat mendaftar.
Sebaliknya, data warga yang memenuhi syarat, segera diproses untuk mendapatkan BPJS PBI dari APBD Kota Bogor.

Untuk teknis aplikasi serupa Simpati di Solid atau aplikasi baru akan dirumuskan setelah mempelajari aplikasi Simpati dari Kabupaten Sumedang. "Saya sudah ditugaskan untuk ke Sumedang guna mempelajari alur sistem Simpati yang mungkin bisa diterapkan di aplikasi stunting Kota Bogor," tutur Ruly.