Pelayanan Publik
Bogor Butuh Penyesuaian untuk Implementasi UU Ciptaker
Foto : ANTARA/Youtube Ombudsman RI/Muhamad Jasuma Fadholi
Wali Kota Bogor, Bima Arya
Selain itu, kata dia, harus ada data yang jelas terkait dengan investasi sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam regulasi.
Revitalisasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan investasi juga diperlukan, termasuk pengawasan penegakan hukumnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait memfasilitasi potensi investasi yang ada di daerah untuk bisa mengundang investor prospektif, baik skala lokal, regional, maupun internasional.
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya