Birokrasi Harus Mendukung Kebijakan Pimpinannya

JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo coba meluruskan makna netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalah netralitas ASN akhir-akhir ini terus jadi sorotan. Karenanya ia merasa perlu meluruskan itu. "Menurut saya netralitas ASN itu berlaku dalam konteks politik. Jadi, ASN itu harus netral tidak ikut kampanye, baik dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kalau soal itu, itu tak bisa ditawar-tawar lagi, ASN harus netral," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (11/3).

Kecuali, bagi kepala daerah. Kepala daerah, masih tetap ikut berkampanye dengan mematuhi ketentuan, misal harus izin pimpinan di atasnya, wajib memberitahu ke KPU dan pengawas pemilihan. Tapi menyangkut netralitas ASN, ini tidak berlaku dalam konteks sistem birokrasi dan pemerintahan baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, maupun pusat.

"Maka ASN tidak netral dalam konteks sistem birokrasi dan pemerintahan, artinya ikut mendukung dan mensosialisasikan program kebijakan pimpinan daerah dan pimpan pusat," katanya. ags/AR-3