Bintang Harapkan Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Menteri PPPA pun mengatakan sejak 2021, pihaknya telah berusaha dengan berbagai pihak lintas kementerian lembaga tokoh adat masyarakat mengembangkan strategi desa/kelurahan ramah anak. Dia mengakui bahwa mengusahakan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, tetapi permasalahan yang sangat kompleks yang membutuhkan komitmen, sinergi, kebijakan yang strategis dimulai dari bawah.

"Kita mulai dari tingkat akar rumput bagaimana membangun kepedulian para pengambil kebijakan yang memperhatikan aspek keterlibatan perempuan dan anak," kata dia.

Bintang mengatakan sebenarnya perempuan adalah kekuatan bangsa yang luar biasa besarnya di Indonesia dimana dengan jumlah penduduk 270, 2 juta, 49, 6 persen itu adalah perempuan dan anak 31 persen. Karena itu, kata dia, berbicara tentang perempuan dan anak bagi kebijakan bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan.

"Sama kalau kita bicara tentang energi bersih terhadap masalah krisis perubahan iklim pasti yang akan terdampak adalah perempuan dan anak karena itu perempuan dan anak bukan menjadi objek pembangunan tetapi perempuan dan anak menjadi subjek pembangunan," kata dia dalam talkshow kampanye penggunaan energi bersih di hadapan komunitas perempuan di Denpasar, Bali.

Selain itu, Bintang menyebutkan dari catatan Komnas Perempuan hampir 400 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Hal tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan amanat undang-undang yang menggariskan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Halaman Selanjutnya....