BIN Apresiasi Bawaslu Soal Kerawanan Pilkada

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen. Purn Teddy Lhaksmana mengapresiasi langkah Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan guna menghadapi pilkada serentak 2018. Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu ini sekaligus untuk menjawab tuntutan rakyat, agar IKP dapat mengantisipasi kerawanan dan gesekan konflik yang kemungkinan timbul dalam pilkada serentak 2018.

"IKP dapat menjadi instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan pemilu," ujar Teddy Lhaksmana, di Grand Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (28/11). Acara ini dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Deputi I Kemenkopolhukam Mayjen TNI Andre Sutarno, Waka BIN Tedi Laksamana, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Luthfi Lubihanto, Ketua Komisi II Zainudin Amali, anggota DKPP Alfitra Salam dan Koordinator V Bid Intelkam Kejagung Edy Birton.

Menurut Teddy, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bawaslu untuk menekan potensi konflik yang kemungkinan timbul yaitu dengan, Bawaslu harus bersinergi dengan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, Bawaslu harus bisa melakukan pencegahan terhadap ASN atau TNI/Polri yang terlibat politik praktis, penyelenggara pemilu dan Kemendagri bersinergi perihal validitas pemilih berbasis e-ktp dan melakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat setempat guna mengantisipasi terjadinya konflik.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan Misbah mengungkap tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Sedangkan, 14 provinsi lain yang bakal menggelar pemilihan gubernur pada 2018, mempunyai kerawanan sedang.

Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan. Adapun, sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99, masuk kategori sedang. Sementara rendah, jika skornya 0-1,99.
Halaman Selanjutnya....